Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) membahas upaya menanggulangi banjir.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta Dinas SDA untuk lebih mengutamakan upaya pencegahan banjir. Sebab, banjir bukanlah masalah baru di Jakarta.

"Dinas SDA perlu mengacu pada pengalaman dan perencanaan sebelumnya agar dapat mengantisipasi dan mencegah banjir dengan lebih baik melalui mitigasi yang tepat," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/2).

Yuke berharap, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas SDA dapat digunakan untuk menuntaskan program penanggulangan banjir yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurutnya, masalah banjir merupakan persoalan dari hulu ke hilir. Untuk itu, penanganannya pun perlu dilakukan secara bertahap.

"Kita berharap dengan anggaran yang cukup besar itu, maka hal-hal yang memang sudah direncanakan kemarin menjadi berkesinambungan untuk penanggulangan banjir agar bisa tuntas dan tidak terganggu," terangnya.

Yuke menambahkan, sebanyak 38 polder yang sudah terbangun belum optimal mengatasi persiapan banjir. Hal ini disebabkan oleh kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan. 

"Mungkin mereka sudah merencanakan dengan baik, tapi secara lokasi atau pengadaan lahannya kadang kan juga tidak segampang itu, mungkin ada masalah pembahasan lahan atau masalah lain," bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Hendri, menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan upaya pencegahan banjir melalui pengerukan rutin, perbaikan infrastruktur, dan pemeliharaan pompa.

"Kita sudah ada prosedur pengendalian banjir, termasuk pompa-pompa kita pelihara dengan baik. Namun, curah hujan yang tinggi tetap menjadi tantangan utama," ungkapnya.

Tahun ini, imbuh Hendri, Dinas SDA akan fokus melaksanakan pembangunan polder, pengerukan kali, dan normalisasi sungai.

Dinas SDA menargetkan penyelesaian pembangunan 70 polder pada 2045. Saat ini, lanjut Hendri, sudah ada 14 polder terbangun memadai, 38 polder terbangun belum memadai, dan 18 polder belum terbangun. 

Terkait dengan adanya 38 folder yang terbangun belum memadai, Hendri menjelaskan, pihaknya menghadapi berbagai kendala di lapangan dalam pembangunannya. Salah satunya yakni terkait masalah lahan warga.

"Untuk polder belum memadai kita sudah punya maket polder bangun pompa, cuma drainase-drainase menuju polder itu belum sempurna yang sesuai dengan rencana kita," tandasnya.

Untuk diketahui, sistem polder merupakan sebuah sistem pengendalian banjir kawasan yang cara kerjanya memerlukan  jaringan drainase, kolam penampung, dan rumah pompa.