Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) bersama PT Pertamina dan Hiswana Migas berupaya menormalisasikan kembali distribusi gas elpiji ukuran tiga kilogam (Kg).

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan gas elpiji ukuran tiga kilogram di Jakarta. Salah satu penyebabnya yakni, kuota yang lebih rendah dibandingkan dengan usulan awal.

Hari mengatakan, per 30 September 2024, realisasi penyaluran gas elpiji tiga kilogram di Jakarta mencapai 421.989 metrik ton, atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemprov DKI mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton untuk 2025.

“Namun, kuota yang disetujui hanya 407.555 metrik ton, lebih rendah sekitar lima persen dari usulan tersebut,” ujar Hari, Senin (3/2).

Selain itu, beberapa hari libur di akhir Januari turut memperlambat distribusi. Ia menyampaikan, libur panjang mengakibatkan penyaluran tabung gas elpiji terhambat.

“Sementara kami tidak diizinkan menambah distribusi melebihi kuota bulanan,” katanya.

Hari menjelaskan, faktor lain yang memperburuk kondisi adalah panic buying. Hal ini terjadi setelah terbitnya aturan baru melalui Surat Dirjen Migas Nomor B-570/MG.05/DJM/2025 tertanggal 20 Januari 2025. Aturan ini mengharuskan seluruh distribusi tabung gas elpiji tiga kilogram dilakukan langsung oleh agen kepada rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan, tanpa melalui pengecer.

“Dengan kebijakan ini, pengecer tidak lagi bisa mendapatkan pasokan dari pangkalan, sehingga banyak yang memborong tabung gas elpiji tiga kilogram sebelum aturan berlaku per 1 Februari 2025,” ucapnya.

Hari mengatakan, selain masalah distribusi, Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung elpiji tiga kilogram  di Jakarta yang masih Rp16.000 sejak 2015 juga memicu persoalan. Sementara itu, daerah penyangga seperti Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi telah menaikkan HET menjadi sekitar Rp19.000 sejak 2019.

“Ini menimbulkan disparitas harga yang menyebabkan pasokan Jakarta bisa saja dimanfaatkan oleh warga di daerah penyangga. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi ketersediaan elpiji tiga kilogram di wilayah Jakarta, seperti kuota Jakarta menyeberang ke daerah lain dengan HET yang lebih tinggi,” ungkap Hari.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta bersama stakeholder terkait mengambil beberapa langkah sebagai upaya penanganan kelangkaan gas elpiji tiga kilogram yang terjadi sebagai berikut:

• Meminta para agen/pangkalan memonitor ketersediaan stok di pangkalan dengan foto laporan kondisi pangkalan setiap pagi dan sore hari.

• Meminta Agen untuk segera menyuplai ke wilayah yang stok di pangkalan sudah kosong dan akan habis.

• Mendorong agar Pertamina membuka peluang bagi pengecer untuk menjadi pangkalan elpiji tiga kilogram resmi pertamina (supaya pendistribusian ke masyarakat lebih lancar), karena tidak semua wilayah/masyarakat tersedia pangkalan (dekat dengan pangkalan).

• Agen gas elpiji tiga kilogram agar rutin melakukan kunjungan ke pangkalan setiap bulannya dan melakukan pengecekan kesesuaian titik koordinat lokasi pangkalan

• Ke depan perlu dilakukan peninjauan HET agar tidak ada disparitas harga yang besar antara Jakarta dengan daerah penyangga, sehingga tidak ada kuota yang lompat lintas wilayah.

Sebagai informasi tambahan harga di tingkat subpenyalur atau pangkalan masih sesuai dengan Pergub Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi gas elpiji tiga kilogram terdiri dari:

- Kota Administrasi Jakarta Pusat Rp16.000

- Kota Administrasi Jakarta Utara Rp16.000

- Kota Administrasi Jakarta Barat Rp16.000

- Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp16.000

- Kota Administrasi Jakarta Timur Rp16.000

- Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Rp18.500

- Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Rp. 19.500.