Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat, Rabu (18/12), menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 748 dan 750 tahun 2024 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta satuan biaya operasional TP PKK di Aula HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng. Kegiatan diikuti para Ketua TP PKK Kelurahan, Kecamatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Reza Pahlevi mengatakan, perubahan Kepgub dan Pergub ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Perubahan aturan ini akan memperkuat 10 program PKK.

"Melalui regulasi ini, kita memiliki pedoman yang jelas untuk mengimplementasikan 10 program pokok PKK," katanya, Rabu (18/12).

Dilanjutkan Reza, dalam regulasi ini ditegaskan upaya bersama dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK. Karena itu, Reza mengajak seluruh pihak, baik kader PKK maupun perangkat daerah untuk mendukung dan mensukseskan implementasi regulasi tersebut.

Diharapkannya, ke depan semakin kita terbangun kolaborasi mensukseskan 10 program kesejahteraan keluarga di Jakarta Pusat. Sehingga terbangun masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

"Dengan adanya regulasi ini kami berharap program-program PKK dapat lebih terarah, terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Terutama menghadapi tantangan ekonomi, kesehatan dan sosial," tegasnya.

Ketua TP PKK Jakarta Pusat, Witri Yenny menjelaskan, kegiatan sosialisasi juga diikuti jajaran pengurus TP PKK tingkat kota. Ia berharap sosialisasi ini akan memberikan pemahaman dan memperkuat kolaborasi untuk mensukseskan 10 program PKK di Jakarta Pusat.

"Kami berharap pengetahuan dari sosialisasi ini diketuktularkan ke pengurus lain. Sehingga gerakan PKK di Jakarta Pusat semakin maju dan kinerjanya semakin dirasakan masyarakat," tandasnya.