Yayasan Karitas Sari Madani (Karisma) menggelar konferensi pers bertajuk ‘For Ensuring Implementation Social Contracting’, Selasa (12/11).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung advokasi pendanaan swakelola tipe III dan social contracting bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) penggiat HIV di wilayah DKI Jakarta.

Hadir sebagai bagian dari program The Global Fund Cycle 7 untuk periode 2024-2026, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) selaku Sub Recipient (SR) Tematik turut memaparkan peran social contracting. Program ini bertujuan untuk mendorong akses pendanaan pemerintah bagi OMS, khususnya yang fokus pada penanggulangan HIV.  

Technical Officer (TO) OPSI wilayah DKI Jakarta, Santiana mengatakan, ada 33 LSM penggiat HIV di Jakarta. Namun, 22 di antaranya beroperasi secara mandiri tanpa dukungan donor asing, menggunakan uang kas pengurus dan anggota. Hanya 11 LSM yang mendapat dukungan dari donor internasional.

“Adanya social contracting ini didorong oleh kebutuhan akan keberlanjutan OMS yang menangani penanggulangan HIV di Jakarta. Program ini juga diterapkan di 20 kota dan kabupaten lainnya di Indonesia,” ungkap Santiana di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Ia menyampaikan, OPSI telah melakukan advokasi pendanaan ke pemerintah sejak dua tahun terakhir, meskipun proses persetujuannya memakan waktu lama. Menurutnya, pendanaan yang diajukan biasanya baru disetujui dua tahun kemudian.

“Maka itu, kami memulai dari sekarang dengan harapan di 2026 dukungan pendanaan dari Dinas Kesehatan dan instansi terkait sudah dapat terealisasi,” katanya.  

Santiana menjelaskan, salah satu fokus OPSI memastikan keberlanjutan LSM penggiat HIV meski donor asing berkurang. Kegiatan ini dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam memperjuangkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan, demi mencapai tujuan nasional Indonesia HIV Response: Eliminating The AIDS Epidemic in Indonesia by 2030.

Karisma, OPSI dan OMS di berbagai wilayah Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah demi keberhasilan program ini.

“Concern kami adalah bagaimana LSM mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Sebab, masalah HIV tidak akan selesai begitu saja jika pendanaannya lepas,” ucapnya.

Ia menambahkan, program pendanaan berbasis swakelola tipe III dinilai sebagai solusi ideal. Pendanaan ini memungkinkan OMS untuk mengajukan dana setiap tahun, berbeda dengan dana hibah yang hanya bisa diajukan secara bergantian.

“Pihaknya terus berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait, termasuk Baznas Bazis DKI Jakarta untuk mendukung bantuan sosial bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) yang kurang mampu,” tandasnya.