Disnakertransgi DKI Tunggu Aturan Penetapan UMP 2025

Jumat, 01 November 2024 Reporter: Aldi Geri Lumban Tobing Editor: Erikyanri Maulana 2094

Disnakertransgi DKI Tunggu Aturan Penetapan UMP 2025

(Foto: Mochamad Tresna Suheryanto)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) mempersiapkan langkah-langkah terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

"Kalau MK sudah inkrah, kementerian akan menyusun aturan main dan mekanismenya,"

Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian aturan dari pemerintah pusat dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.

Hari menyampaikan, Dewan Pengupahan Daerah telah melakukan audiensi dengan Dewan Pengupahan Nasional di Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas potensi kenaikan UMP tahun 2025.

Ia menjelaskan, meski keputusan final masih menunggu, namun sudah dilakukan rapat koordinasi secara nasional dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Tenaga Kerja serta sejumlah instansi jelang putusan MK yang akan menjadi dasar penyusunan regulasi terkait UMP.

“Kalau MK sudah inkrah, kementerian akan menyusun aturan main dan mekanismenya. Apakah tetap memakai PP 51 Tahun 2023 dengan revisi atau membuat PP yang baru, kita masih tunggu,” ujar Hari, Jumat (1/11).

Ia berharap aturan terbaru terkait UMP ini sudah keluar di awal November 2024. Setelah itu, pihaknya akan melakukan rapat bersama Dewan Pengupahan Daerah yang melibatkan Serikat Pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Apindo serta berbagai pihak terkait untuk menentukan rumusan kenaikan UMP.

“Termasuk menentukan variabel ‘alfa’ yang sebelumnya di rentang 0,1 hingga 0,3 dan berpotensi naik,” katanya.

Hari mengungkapkan, bahwa rapat penetapan UMP akan diadakan maraton setelah aturan pemerintah yang baru keluar, antara 18 hingga 20 November, dan pengumuman resmi paling lambat pada 21 November 2024.

Di sisi lain, BPS akan merilis pertumbuhan ekonomi terbaru sekaligus angka inflasinya di awal November ini yang juga bakal menjadi acuan dalam formulasi UMP.

“Kita tunggu aturan saja. Demo kemarin berjalan aman, dan semua aspirasi akan dibawa dalam rapat Dewan Pengupahan Daerah,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Dinas Nakertransgi Sosialisasikan Pengelolaan Energi pada Bangunan dan Gedung Swasta

Dinas Nakertransgi Sosialisasikan Pengelolaan Energi pada Bangunan dan Gedung Swasta

Rabu, 30 Oktober 2024 1532

Komisi B Dorong Disnakertrans Selenggarakan Pameran Kerja

Legislator Komisi B Minta Disnakertransgi Adakan Job Fair di Sekolah-sekolah

Kamis, 24 Oktober 2024 1567

Disnakertransgi Luncurkan Aplikasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Disnakertransgi Luncurkan Aplikasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Jumat, 13 September 2024 2185

BERITA POPULER
Pramono Teken Pergub Larangan Jual Beli Daging Anjing dan Kucing ilust

Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

Kamis, 19 November 2026 5567

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 8225

Pramono ump dki 2026 rezap

Naik 7,1 Persen, UMP Jakarta 2027 Ditetapkan Rp6.136.941

Jumat, 20 November 2026 3355

IMG 20261118 WA0083

Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

Rabu, 18 November 2026 4466

Kampung bahari pasca penertiban anita

Kawasan Kampung Bahari Disiapkan Jadi Ruang Produktif Warga

Kamis, 19 November 2026 2947

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks