DKI Dukung Kebijakan Sewa Rusun Gratis bagi Warga Terdampak Kebakaran Manggarai

Minggu, 27 Oktober 2024 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Andry 1678

rusun

(Foto: Istimewa)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggratiskan biaya sewa di Rusun Pasar Rumput bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan. Kebijakan menggratiskan sewa selama satu tahun itu, efektif dilaksanakan mulai, Minggu (27/10).

"Warga terdampak kebakaran yang menjadi prioritas kami agar bisa menghuni rusun,"

"Warga terdampak kebakaran yang menjadi prioritas kami agar bisa menghuni rusun. Tercatat 450 korban kebakaran yang akan menghuni rusun secara gratis selama setahun ke depan," ujar Pj Gubernur Teguh, Minggu (27/10).

Sebagai informasi, kebakaran yang terjadi di 21 RT dari 3 RW, Kelurahan Manggarai, pada 13 Agustus lalu, menyebabkan sebanyak 1.172 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya sudah menggratiskan biaya sewa Rusun Pasar Rumput selama 3 bulan sejak pascakebakaran.

"Semoga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kembali  bekerja dan hidup sejahtera di rusun ini," singkatnya.

Menteri PKP RI, Maruarar Sirait menegaskan permintaannya agar Perumda Pasar Jaya menggratiskan Rusun Pasar Rumput selama setahun bagi korban kebakaran Manggarai. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga. 

“Kami bersinergi memaksimalkan aset-aset yang ada. Kita fokus saja ke depan dan saya berterima kasih atas koordinasi dengan Pak Gubernur yang sangat luar biasa," ungkap Maruarar.

Mendagri RI, Tito Karnavian mengungkapkan hal serupa. Menurutnya upaya pemerintah untuk menggratiskan biaya sewa merupakan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan kebijakan ini diprioritaskan untuk rakyat kelas bawah yang berpenghasilan rendah.

"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, prioritas utama adalah kepada rakyat yang low class, yang mereka tidak punya rumah, itu nomor satu," ujarnya. 

Diharapkan kebijakan ini dapat tepat sasaran. Karena itu Pemprov DKI Jakarta dimintanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan ini agar dapat mencegah potensi unit rusun gratis tersebut disewakan kembali kepada orang lain.  

"Misalnya pada rusun ini, nanti yang tanggung jawab adalah Dirut Pasar Jaya dibantu Bapak Wali Kota untuk meyakinkan bahwa unit-unit ini diisi oleh warga berkriteria tadi," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Pj Gubernur Serahkan Paket Sembako Penyintas Kebakaran Manggarai

Pj Gubernur DKI Apresiasi Swasta Bantu Ringankan Beban Penyintas Kebakaran Manggarai

Senin, 09 September 2024 1440

Penyintas Kebakaran Manggarai Antusias Terima Sembako Dari Pemprov DKI

Penyintas Kebakaran Manggarai Apresiasi Bantuan Terus Diberikan Pemprov DKI

Senin, 09 September 2024 1458

Pj. Gubernur Teguh Dampingi Wapres Tinjau Proyek

Pj Gubernur Teguh Dampingi Wapres Tinjau Proyek LRT Fase 1B dan Youth Elite Sport Center

Rabu, 23 Oktober 2024 1693

BERITA POPULER
Gubernur pramono MUI rezap

Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

Selasa, 11 Agustus 2026 13284

Munjirin Pimpin Panen Sayur sekolah nur

Panen Serentak di Jaktim Hasilkan 2 Ton

Jumat, 14 Agustus 2026 8974

IMG 20260817 WA0044

Dubes Belanda Lihat Kemeriahan Peringatan HUT ke-81 RI di Malaka Jaya

Senin, 17 Agustus 2026 2799

Pemilik bangunan ubah saluran ist

Pemkot Jaksel Tegur Pemilik Bangunan Langgar Aturan

Jumat, 14 Agustus 2026 2212

Komisi D Minta Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Aset dan Optimalisasi Anggaran 2026

Komisi D Minta Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Aset

Jumat, 14 Agustus 2026 1988

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks