Dinas Kominfotik DKI Ajukan Kebutuhan Rp 855 Miliar di Tahun Anggaran 2025

Jumat, 25 Oktober 2024 Reporter: Dessy Suciati Editor: Toni Riyanto 1646

DPRD Setujui Usulan Anggaran Diskominfotik DKI Jakarta Rp 855 M di 2025

(Foto: Mochamad Tresna Suheryanto)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta mengajukan usulan kebutuhan sebesar Rp 855 miliar untuk Tahun Anggaran 2025.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sekretaris Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Netty Herawati mengatakan, besaran tersebut ditetapkan setelah adanya selisih usulan penambahan dan pengurangan anggaran.

"Menjadi Rp 855 miliar setelah dilakukan proses pembahasan," ujarnya, saat memberikan paparan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/10).

Netty menjelaskan, rencana capaian target kerja Dinas Kominfotik di tahun 2025 terdiri dalam lima program utama.

Kelima program tersebut yakni, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. 

"Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemprov DKI dengan pemasangan CCTV di 1.494 titik juga akan direalisasikan tahun depan," terangnya.

Menurutnya, SPBE juga akan di implementasikan dengan penyediaan akses internet untuk perangkat daerah di 2.253 titik.

"Kami juga menargetkan pemasangan akses internet JakWIFI sebanyak 2.191 titik di tahun 2025," ungkapnya.

Terkait belanja hibah, Netty menambahkan, Dinas Kominfotik menganggarkan sebesar Rp 6,6 miliar untuk dua instansi.

"Hibah akan diberikan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 4,8 miliar dan Badan Pusat Statistik sebesar Rp 1,8 miliar," bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menegaskan,  penambahan anggaran Dinas Kominfotik menjadi Rp 855 miliar tersebut karena adanya penyesuaian harga komponen. 

"Ini kan hal-hal yang teknis, tambah karena kenaikan dan penurunan harga komponen, penyesuaian. Harus disetujui, kalau tidak disetujui enggak akan jalan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Ketua KI DKI Hadiri Sidang Promosi Doktor Sigit Wijatmoko di IPDN

Ketua KI DKI Hadiri Sidang Promosi Doktor Sigit Wijatmoko di IPDN

Jumat, 25 Oktober 2024 1212

Pemprov DKI Gelar FGD SPBE tahun 2024

Pemprov DKI Gelar FGD tentang SPBE 2024

Senin, 21 Oktober 2024 1748

Legislator Komisi A Inad Luciati Apresiasi Usulan Markas Komando Satpol PP

Legislator Komisi A Inad Luciati Apresiasi Usulan Markas Komando Satpol PP

Jumat, 25 Oktober 2024 1462

Dishub DKI Anggarkan Belanja Rp 7,6 T di 2025

Dinas Perhubungan Ajukan Anggaran Rp 7,61 Triliun di KUA-PPAS APBD 2025

Jumat, 25 Oktober 2024 1866

DPRD DKI Dorong Realisasi Program Sekolah Gratis untuk Warga Jakarta

Legislator Komisi E Ingin Sekolah Gratis Tak Hilangkan Bantuan KJP Plus

Rabu, 23 Oktober 2024 1440

BERITA POPULER
Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 886

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1621

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Jumat, 19 Desember 2025 593

Pramono memberikan sambutan saat peluncuran pelatihan Gig Economy bagi Gen Z

Pramono Dukung Pengembangan Ekonomi Digital dan Kreativitas Anak Muda Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 901

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 999

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks