Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara menerima tim penilai Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Jakarta Raya, di Ruang Fatahillah, Kantor Wali Kota setempat.

Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, penilaian kepatuhan pelayanan publik ini penting dilakukan untuk memotivasi Aparatur Sipil Negara untuk terus meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

"Tahun lalu kita mendapatkan apresiasi dari Ombudsman RI dengan nilai 92,38 persen atau Kategori A. Saya berharap tahun ini bisa memperoleh nilai yang lebih tinggi lagi ," ujarnya, Senin (12/8).

Ali menjelaskan, lokasi pelayanan publik di Jakarta Utara yang akan dinilai yakni, Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi; Puskesmas Kecamatan Cilincing, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2; Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading; dan Suku Dinas Sosial.

"Kunjungan dilakukan mulai 12 sampai 14 Agustus 2024," terangnya.

Menurutnya, setiap tahun semua

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara terus melakukan evaluasi agar layanan semakin maksimal.

"Semoga semua berjalan lancar dan dapat menjadi kunci pengukur keberhasilan kita dalam melayani," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan mengucapkan selamat dan mengapresiasi

Pemkot Jakarta Utara atas raihan prestasi yang sudah didapatkan.

"Saya merasa senang wilayah Jakarta Utara ini selalu meningkat dalam pelayanannya, dari kategori kuning hingga memperoleh nilai tertinggi pada tahun lalu. Ini sangat bagus untuk memotivasi yang lain agar lebih baik tiap tahunnya," ucapnya.

Ia menambahkan, Ombudsman RI Wilayah Jakarta Raya siap untuk mendorong, memberikan supervisi, dan berkolaborasi dengan Pemkot Jakarta Utara untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih baik.

"Saya berharap Jakarta Utara bisa menyusul Jakarta Pusat untuk memperoleh peringkat pertama se-DKI Jakarta melalui komitmen untuk menjadi yang terbaik," tandasnya.