Sejak satu tahun terakhir, roda pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dijalankan tanpa adanya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Padahal, posisi tersebut cukup strategis dalam pembangunan di ibu kota. Kendati demikian, dipastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan, keberadaan Sekda memang sangat dibutuhkan. Namun selama satu tahun posisi strategis tersebut kosong tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Terlebih dirinya juga sudah menunjuk Plt untuk posisi tersebut, yang saat ini dipegang oleh Asisten Pembangunan DKI, Wiriyatmoko. "Kan sudah ada Plt Sekda. Ditinggal setahun pun jalan," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (11/4).

Selain itu, lanjut Jokowi, pekerjaan Sekda juga dibantu dengan beberapa asisten di belakangnya, seperti Asisten Bidang Ekonomi, Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas), dan Asisten Pembangunan. Sehingga tugas dari Plt Sekda semakin ringan. "Selain Plt Sekda, ada juga asisten, ada bidang ekonomi dan lainnya. Semuanya komplit," ucapnya.

Dirinya pun meminta agar semua kalangan tidak meributkan belum ditunjuknya pejabat untuk menempati posisi Sekda. Dalam menunjuk pejabat, pria asal Solo ini tak ingin terburu-buru. Pihaknya juga telah melakukan fit and proper test atau uji kelayakan terhadap 19 pejabat setingkat eselon II. Namun hingga saat ini belum dipilih pejabat mana yang akan menempati posisi Sekda tersebut.

Seperti diketahui, pada 9 April 2013 lalu, Fadjar Panjaitan mundur dari jabatannya sebagai Sekda DKI Jakarta. Dia mundur karena mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilihan legislatif (Pileg). Fadjar bergabung sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak akhir Maret 2013. Masa bakti Fadjar sebagai PNS sudah diperpanjang sekali 2011. Seharusnya masa kerjanya berakhir pada 1 September 2013 lalu.