Sebanyak tujuh pejabat eselon II Pemprov DKI diganti Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk selanjutnya ditunjuk menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Pembentukan tim tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 83 tahun 2013 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang telah dibuat sejak Agustus tahun lalu.

Sementara itu, pengangkatan TGUPP berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta 201 tahun 2014, yang ditetapkan pada 11 Februari 2014 tentang Pengangkatan TGUPP. Ketujuh pejabat eselon II yang masuk dalam tim ini yakni, Taufik Yudi Mulyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dan Udar Pristono sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Kemudian Kian Kelana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Sugiyanta yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Ipih Ruyani sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian, Zaenal Musafa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Unu Nurdin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan.

“Mereka sudah resmi dihentikan dari jabatannya dan digantikan dengan orang-orang yang kami nilai berkompeten menjalankan tugas yang telah ditinggalkan mereka. Sekarang ketujuh pejabat ini bergabung dalam TGUPP,” ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (12/2).

Dalam Pergub No. 83/2013, TGUPP mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan gubernur. Lalu menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD/UKPD pelaksana program unggulan gubernur.

Kemudian memberi masukan, saran dan pertimbangan untuk keberhasilan pelaksanakan program unggulan, menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD/UKPD serta memberikan penilaian kinerja enam bulanan dan tahunan SKPD/UKPD dan melaporkan hasilnya kepada gubernur dan wagub. "Mereka tugasnya mempercepat pembangunan di Jakarta," katanya.

Diakui Jokowi, pihaknya sengaja melakukan perombakan besar-besaran untuk mencari pejabat yang pas pada posisinya. Selain itu, dirinya ingin mencari pejabat yang tidak hanya menjalankan pekerjaan sesuai asal bapak senang (ABS). "Kalau saya sudah perintah dan tidak diikuti dan kerjanya hanya nyenengin ABS, atau basa-basi, saya tidak suka. Kerja itu konkrit, yang nyata, fisiknya ada, barang kelihatan mata itu yang ditunggu masyarakat," tegas Jokowi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga mengakui, ketujuh anggota TUGPP ini langsung berhubungan langsung dengan gubernur atau wakil gubernur. Tim ini merupakan posisi strategis meski non struktural.

“Kalau kepala SKPD atau UKPD berhubungan langsung dengan Sekda. Nah tim ini langsung berhubungan dengan gubernur dan wakil Gubernur. Mereka masih punya peluang untuk dipromosikan. Tetapi tidak dipromosikan ke posisi yang semula. Karena itu tidak etis,” tandasnya.