Kementerian Keuangan melalui Forum Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional DKI Jakarta menyampaikan kinerja APBN Regional DKI Jakarta. Forum yang digelar secara daring pada Jumat (28/6), dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling.

Mei Ling memaparkan kondisi perekonomian di wilayah DKI Jakarta, di mana Inflasi pada bulan Mei 2024 tercatat 2,08% (yoy), turun 0,03 poin dari bulan April (2,11) yang disumbangkan paling besar oleh kenaikan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,00%, diikuti beras masih mengalami inflasi tahunan 13,72% (yoy) dan menjadi andil inflasi tertinggi 0,27%, disebabkan perbedaan level harga Mei 2024 dibandingkankan Mei 2023.

"Kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2024 didorong oleh pertumbuhan belanja dan pendapatan yang masih terjaga namun perlu mewaspadai perlambatan pada sisi realisasinya terdiri dari pendapatan. Pendapatan Negara tercatat Rp 713,95 triliun (45,16% dari target), Belanja Negara tercatat Rp 657,15 triliun (32,05% dari target) dan Surplus APBN sebesar Rp 56,797 triliun, ujarnya, Jumat (28/6).

Secara keseluruhan, lanjut Mei Ling, kinerja penerimaan pajak bulan Mei mengalami percepatan dibanding bulan sebelumnya dengan pendapatan mencapai Rp 538,47 triliun (40,88% dari target), terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp 311,08 triliun, PPN sebesar Rp 196,85 triliun, PPh Migas sebesar Rp 29,16 triliun dan PBB & Pajak Lainnya sebesar Rp 1,36 triliun.

Kemudian, penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 8,45 triliun. Berdasarkan rinciannya, penerimaan bea masuk turun 11,88% (yoy). Penerimaan bea keluar tumbuh signifikan 414,02% (yoy) dan penerimaan cukai sebesar Rp 0,19 triliun. Kinerja PNBP semakin kuat ditopang penerimaan SDA dengan capaian Rp 164,37 triliun atau 69,31% dari target dan mengalami penurunan sebesar 1,82% (yoy).

"Kinerja APBN hingga akhir Mei tetap terjaga positif, namun risiko APBN terus diantisipasi dan dimitigasi," ungkapnya.

Sementara itu, mengenai Kinerja APBD DKI Jakarta sampai dengan 31 Mei 2024, dikatakan Mei Ling, mengalami kontraksi dipengaruhi moderasi pertumbuhan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun untuk realisasi pendapatan mencapai Rp 19,42 triliun, belanja Rp 17,08 triliun, sehingga surplus Rp 2,33 triliun.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) didominasi pajak daerah sebesar 85,45%," katanya.

Diterangkan Mei Ling, prospek ekonomi regional Jakarta masih kuat, didukung oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada dalam zona optimis, inflasi yang melandai, dan perkembangan indikator konsumsi yang masih memberikan sinyal positif.

Kinerja APBD juga masih didukung oleh beberapa jenis pajak utama yang tumbuh positif dan dukungan TKD untuk pemerataan kesejahteraan.

"Peran APBN dan APBD terus diperkuat dalam mendukung perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian, dan pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan," tandasnya.