Jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serentak turun ke lapangan memitigasi masalah warga yang melakukan permohonan dari layanan dukcapil.

Periode PPDB yang dimulai akhir Mei sampai dengan awal Juni 2024, membuat loket-loket layanan dukcapil dipenuhi warga yang melakukan registrasi guna keperluan pendidikan.

Di samping itu, program pendataan dan penertiban adminduk telah menambah jumlah antrean warga pada tiap-tiap loket kelurahan di seluruh DKI Jakarta.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin yang meninjau langsung loket kelurahan Pulogebang pada Kamis (30/5), menemukan banyak sekali masyarakat menuju loket Dukcapil dalam rangka pembuktian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak penataan dan penertiban kependudukan (pengaktifan kembali). Ruang pelayanan Kelurahan Pulo Gebang dipenuhi sekitar 300 warga yang membutuhkan layanan dukcapil.

“Jajaran Dinas Dukcapil DKI ditugaskan untuk turun langsung ke loket-loket dukcapil guna memitigasi permasalahan-permasalahan warga pada loket-loket layanan dukcapil tingkat kelurahan mulai hari ini hingga ke depan,” ujar Budi, Jumat (31/5).

Budi menyampaikan, dalam tinjauan tersebut ditemukan beberapa warga yang awalnya merasa takut akan asetnya seperti surat kendaraan bermotor yang harus diubah lagi karena kepindahan domisili yang baru tesebut. Namun dipastikan, biaya bea balik nama kendaraan bermotor sudah gratis.

“Seluruh layanan administrasi kependudukan adalah gratis, termasuk permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan. Silakan lapor jika ada oknum yang memanfaatkan layanan kami,” tandas Budi.