Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta berharap prestasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) selaku badan publik meningkat dari kategori menuju informasi menjadi informatif pada pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun  2024.

Harapan ini disampaikan Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin saat visitasi ke kantor Disdukcapil DKI Jakarta.

"Kegiatan visitasi dilaksanakan sebagai upaya monitoring agar setiap Badan Publik dapat meningkatkan tata kelola informasi dan data. Kami berharap Disdukcapil DKI selaku badan publik meningkat prestasinya dengan kategori informatif pada E- Monev 2024," ujar Luqman Hakim Arifin, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5).

Ia memaparkan, visitasi yang digelar ke Dinas Dukcapil DKI Jakarta sebagai upaya  agar terjadi peningkatan Badan Publik Informatif.

"KI DKI Jakarta juga mendorong setiap badan publik melakukan bimbingan teknis agar memiliki pemahaman UU KIP 14 tahun 2008 secara implementatif," paparnya.

Visitasi, lanjut Luqman, juga menguatkan dengan memberikan rekomendasi agar setiap badan publik menganalisa apa yang perlu ditingkatkan. Terlebih, Disdukcapil DKI Jakarta memiliki motto, "bad data bad policy, good data good policy" sudah menginformasikan capaian dan program melalui aplikasi yang adaptif teknologi di hadapan KI DKI Jakarta.

"Kami optimistis paparan aplikasi yang beragam serta pelayanan publik yang sudah disajikan Disdukcapil DKI Jakarta mampu meraih informatif pada pelaksanaan E- Monev Tahun 2024," ungkapnya.

Sementara Plh Sekretaris Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Ponirin Aryadi Limbong memaparkan detail kinerja dan achievement Disdukcapil serta mengapresiasi masukan dari Komisi Informasi untuk perbaikan E-Monev selanjutnya.

"Kami sangat berterima kasih atas masukan dan arahan KI DKI Jakarta dan segera ditindaklanjuti. Tahun ini, kami optimistis lebih baik dan bisa informatif," tandasnya.

Sekadar diketahui hasil E-Monev 2023 mencatat 33 badan publik di DKI Jakarta meraih prestasi kategori informatif atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 17 badan publik.