Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada pimpinan dan anggota legislatif dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).

Dalam kesempatan tersebut, Heru memaparkan laporan berbagai hasil pembangunan yang telah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta selama satu tahun terakhir melalui indikator makro yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi, dan Indikator Sosial.

Khusus untuk IPM, kinerja pembangunan manusia di Jakarta pada tahun 2023 tercatat mencapai 83,55 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 81,65 dan merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Seluruh dimensi pembentuk IPM DKI Jakarta mengalami peningkatan, dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang diukur dengan indikator Umur Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 75,81 tahun.

"Sementara itu, dimensi Pendidikan yang diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah, meningkat menjadi 11,45 tahun atau setara kelas XII dan indikator Harapan Lama Sekolah mencapai 13,33 tahun. Adapun dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp 19,37 juta per tahun, meningkat Rp 446.000 (2,36 persen) dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Heru memaparkan, untuk pertumbuhan perekonomian Jakarta pada tahun 2023 didasari melalui besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 3.443 triliun, serta atas dasar harga konstan mencapai Rp 2.050 triliun.

"Kinerja ekonomi Jakarta sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Perekonomian Jakarta tetap tumbuh tinggi, yaitu sebesar 4,96 persen," terangnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2023, inflasi bulanan Jakarta secara year on year menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Adapun inflasi pada Desember 2023 year on year tercatat sebesar 2,28 persen yang merupakan inflasi terendah se-Jawa Bali. Komoditas utama penyumbang inflasi, di antaranya beras, cabai merah, daging ayam ras, dan angkutan udara.

Untuk indikator sosial, imbuh Heru, pada periode Maret 2023, tingkat kemiskinan Jakarta tercatat sebesar 4,44 persen. Angka ini menurun 0,17 persen dibandingkan periode September 2022 dan turun 0,25 persen dibandingkan periode Maret 2022.

"Hal ini didorong oleh membaiknya beberapa indikator makro ekonomi, di antaranya pertumbuhan ekonomi serta berkurangnya pengangguran," tandasnya.

Perlu diketahui, Pendapatan Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 71,06 triliun (100,57 persen) melebihi rencana sebesar Rp 70,66 triliun. Terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 49,13 triliun (101,44 persen), realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 20,15 triliun (99,68 persen), serta realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 1,76 triliun (88,46 persen).

Untuk Belanja Daerah pada akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 66,77 triliun atau mencapai 92,55 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp 72,14 triliun.

Selanjutnya, untuk Pembiayaan Daerah terbagi atas realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 8,88 triliun atau 99,90 persen dari target sebesar Rp 8,89 triliun dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 6,63 triliun atau 89,56 persen dari rencana Rp 7,41 triliun.

Dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tersebut, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 6,54 triliun.