Minggu, 10 Mei 2020 Reporter: Maulana Khamal Macharani Editor: Budhy Tristanto 3209
(Foto: doc)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, pada bulan ini akan menuntaskan pembahasan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dan memparipurnakan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2019.
Jadi, harus kita selesaikan bulan (Mei) ini
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, dua kegiatan tersebut sudah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta untuk dimulai pada Senin (11/5) secara maraton.
“Jadi, harus kita selesaikan bulan (Mei) ini,” ujar Taufik.
Pada Senin (11/5) besok, jelas Taufik, pihakya melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas terlebih dahulu penyesuaian postur APBD DKI tahun anggaran 2020 yang terimbas pandemi virus corona (Covid-19).
Kemudian, pembahasan LKPJ Penggunaan APBD 2019 akan dilakukan secara bertahap melalui penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam rapat paripurn yang dijadwalkan Selasa (12/5) lusa.
Lalu, hasil penyampaian pidato Gubernur akan ditindaklanjuti di masing-masing Komisi bersama SKPD mitra kerja selama dua hari, Rabu (13/4) hingga Kamis (14/5).
Kemudian, penyampaian catatan atas hasil pembahasan komisi-komisi terhadap pembahasan LKPJ Penggunaan APBD DKI 2019 akan disampaikan dalam rapat Badan Anggaran yang digelar pada, Jumat (15/5).
Selanjutnya, hasil pembahasan Banggar DPRD DKI atas LKPJ Penggunaan APBD 2019 yang sebelumnya telah dibahas dalam komisi-komisi akan dilakukan penelitian akhir dan persetujuan terhadap rancangan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Penggunaan APBD 2019 akan dilakukan pada Senin (18/5) pekan berikutnya.
Taufik menilai, seluruh agenda pembahasan perlu mendapatkan porsi yang komprenshif dari masing-masing komisi, mengingat adanya tanggung jawab legislatif yang merupakan mitra kerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"karena keduanya penting pertama mengenai pergeseran anggaran ini berdasarkan Peraturan Presiden seluruh anggaran harus dikomunikasikan di rapat Banggar, kemudian LKPJ yang menyangkut performance Pemda DKI, jadi keduanya ini penting," tandasnya.
