Komisi A Bersama Wali Kota Bahas PTSL dan Pencatatan Aset

Senin, 03 April 2023 Reporter: Folmer Editor: Erikyanri Maulana 2292

Komisi A DPRD DKI Gelar Rapat Bersama Walikota Bahas PTSL

(Foto: Nugroho Sejati)

Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama mitra kerja eksekutif guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022.

Dewan siap membahas alokasi dana hibah program PTSL

Rapat diawali sesi pemaparan dari lima wali kota dan bupati Kepulauan Seribu yang membahas capaian hasil dari program kerja selama tahun 2022.

Sejumlah materi pemaparan yang disampaikan saat digelar rapat bersama yakni, sertifikasi tanah milik warga secara gratis atau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum selesai dan pencatatan aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua  mengatakan, pihaknya siap membantu pembahasan alokasi anggaran dana hibah dari APBD DKI untuk program sertifikasi tanah warga.

”Dewan siap membahas alokasi dana hibah program PTSL untuk membantu warga Jakarta  sehingga dapat mengurus sertifikat secara gratis," ujar Inggard, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/4).

Namun, Inggard juga meminta, proses permohonan sertifikasi tanah warga Jakarta dilaksanakan secara terbuka.

"Harus ada keterbukaan. Kalau tidak bisa, segera dijawab secara tertulis permohonan sertifikasi warga yang telah diajukan ke BPN, serta data kepemilikan tanah milik warga dikembalikan," katanya.

Ia mengungkapkan, DPRD DKI Jakarta juga telah membentuk Pansus PTSL dengan rekomendasi agar program ini dilaksanakan dengan subsidi anggaran dari pemerintah daerah.

"Kami akan menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pansus PTSL. Kami juga sudah mengajukan kepada pimpinan dewan untuk membentuk pansus aset karena banyak fasos fasum yang belum diserahkan," ungkapnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto memastikan tim PTSL memeriksa ulang keabsahan berkas dari pemohon.

Uus juga akan mendorong BPN melakukan pengecekan terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

"Terkait PTSL mana yang bisa diproses dan mana yang tidak bisa diproses, dan yang bisa di-takedown. Kami akan memberikan penjelasan sehingga ada hal yang harus lebih dulu dituntaskan terkait temuan sehingga ada kejelasan mana yang bisa dan tidak bisa diselesaikan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Penyerahan LKPJ Gubernur Tahun 2022

Pemprov DKI Serahkan LKPJ Gubernur Tahun 2022

Jumat, 31 Maret 2023 3814

Pemprov DKI Jakarta Sampaikan LKPJ Gubernur Tahun 2021 Dalam Rapat Paripurna

Pemprov DKI Jakarta Sampaikan LKPJ Gubernur Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna

Rabu, 06 April 2022 7244

DPRD Segera Evaluasi LKPJ APBD 2019

DPRD Segera Evaluasi LKPJ APBD 2019

Rabu, 13 Mei 2020 2365

Banggar DPRD DKI Gelar Rapat Laporan Komisi Pembahasan LKPJ

Banggar dan Komisi DPRD Bahas LKPJ Gubernur

Selasa, 23 April 2019 2486

DPRD Segera Evaluasi LKPJ APBD 2019

DPRD Segera Evaluasi LKPJ APBD 2019

Rabu, 13 Mei 2020 2365

BERITA POPULER
Gub pramono Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu rezap

Perkuat Penanganan Kanker, Pram Resmikan Gedung Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu

Jumat, 30 Oktober 2026 7149

IMG 20261031 WA0044

Ancol Berdzikir dan Bershalawat Perkuat Nilai Spiritual Menuju Kota Global

Sabtu, 31 Oktober 2026 4837

Mobil patah as budi

Petugas Dishub Evakuasi Mobil Patah As Roda di Cengkareng

Senin, 02 November 2026 2429

PJLP dki dok

Pramono Pastikan Rapelan Gaji PJLP DKI Mulai Dicairkan Bertahap

Jumat, 30 Oktober 2026 2544

Binamarga penertiban kabel udara sunter jakut jati

5,6 Kilometer Kabel Udara di Tanjung Priok Dipindah ke SJUT

Senin, 02 November 2026 1216

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks