Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara resmi diberlakukan bagi warga Jakarta. Nantinya, sistem JKN akan diintegrasikan dengan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah lebih dulu diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Jakarta sudah satu tahun melaksanakan KJS. Jadi nanti berdampingan dan disatukan dengan JKN sehingga akan lebih baik manajemen dan peningkatan kualitasnya," ujar Jokowi, Gubernur DKI Jakarta usai penandatanganan MoU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (1/1).

Dikatakan Jokowi, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat miskin yang masuk JKN di Jakarta hanya mencapai 1,2 juta jiwa. Sementara pada keadaan nyata, jumlah masyarakat yang butuh jaminan kesehatan di Jakarta mencapai 3,5 juta jiwa.

"Di sini ada 3,5 juta jiwa yang butuh pelayanan kesehatan. Tapi data dari BPS yang tercover oleh BPJS hanya 1,2 juta, ya sisanya kan kita yang bayar," ucapnya.

Namun begitu, sambung Jokowi, pihaknya akan melakukan pembayaran dengan sistem yang dimiliki BPJS. Agar jaminan kesehatan yang dimiliki warga bisa dipergunakan diseluruh Indonesia. "Tapi pembayarannya masuk sistem BPJS agar kartunya bisa dipakai dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufran memuji KJS yang diterapkan oleh Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta akan mudah menjalankan JKN, sebab sudah lebih terlatih dibanding provinsi lainnya. "Saya kira Pemerintah DKI juga sudah siap mengintegrasikan pembiayaan untuk JKN. Dan ditargetkan pada 2019 seluruh masyarakat Indonesia bisa masuk JKN," tuturnya.

Ditambahkan Ali, untuk pembayaran premi yang ditanggung Pemda Rp 19.225. Selain itu ada pula premi JKN berdasarkan kelasnya dengan harga Rp 25.500, Rp 42.500, dan Rp 59.500. "Setiap 2 tahun akan dievaluasi karena nilai keekonomian dan faktor lain," tandasnya.