‎

Usulan DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan pengelolaan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke pihak sekolah, langsung memperoleh penolakan dari Wakil Gubernur, Djarot Saiful Hidayat.

"Oh tidak bisa. KJP itu kan diberikan kepada peserta didik. Merekalah yang harus dapat perhatian langsung," kata Djarot di Balaikota, Selasa (4/8).

Djarot menilai, dalam sistem pengelolaan KJP saat ini, pihak sekolah hanya bisa membantu menyediakan koperasi yang menjual barang-barang kebutuhan pendidikan dengan harga murah dibanding harga pasaran.

"Dengan cara seperti itu, anak-anak juga bisa belajar mengelola koperasi dengan dibantu guru dan orangtuanya," ujar Djarot.

Djarot mengungkapkan, pertimbangan Pemprov‎ DKI memberikan dana KJP langsung kepada para siswa untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pembelanjaan kartu tersebut.

"Yang kita jaga jangan sampai dana KJP itu dipakai di luar kebutuhan sekolah," jelas Djarot.

Djarot menambahkan, mekanisme pemberian dana KJP yang dibuat saat ini efektif untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan. Melalui sistem ini pemakaian dana KJP bisa termonitor dan diketahui siapa pengguna dan digunakan untuk apa.

"Nanti kan bisa kelihatan siapa yang memakai. Penggunaannya tepat sasaran atau tidak," tutur Djarot.