Libur Pemilu, DKI Pastikan Layanan Masyarakat Tetap Beroperasi

Selasa, 08 April 2014 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Widodo Bogiarto 4524

Puskesmas Pelayanan Kesehatan

(Foto: doc)

Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pileg 2014, seluruh intansi pemerintah dan swasta diliburkan. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan masyarakat tidak berhenti seluruhnya, salah satunya terkait pelayanan kesehatan.

Seluruh pegawai di DKI, baik PNS maupun PTT akan libur besok. Mereka dipersilakan menggunakan hak pilihnya ditempat domisilinya masing-masing

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, sesuai dengan PKPU tersebut seluruh pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 72.565 orang juga diliburkan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut termasuk pegawai tidak tetap (PPT) sebanyak 2.029 orang.

“Seluruh pegawai di DKI, baik PNS maupun PTT akan libur besok. Mereka dipersilakan menggunakan hak pilihnya ditempat domisilinya masing-masing,” kata Made di Balai Kota DKI, Selasa (8/4).

Namun, lanjut Made, libur kerja tersebut tidak berlaku bagi pegawai yang bekerja dalam sektor pelayanan. Seperti petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas. Sebagian pelayanan kesehatan akan tetap buka melayani warga Jakarta. Juga petugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI serta petugas Satpol PP DKI.

Menurut Made, PNS yang bertugas di pelayanan masyarakat akan diatur jam kerjanya. Sehingga mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pileg 9 April, besok. “Pelayanan kan tidak bisa berhenti. Makanya, mereka yang bertugas di RSUD, puskesmas, pemadam kebakaran, Satpol PP maupun Samsat akan diatur jam kerjanya. Bergilir, sehingga bisa nyoblos dulu. Mereka harus koordinasi dengan RT tempat domisilinya,” kata Made.

Dia mengimbau, agar PNS menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya alias tidak golongan putih (golput) dalam pesta demokrasi tahun ini. Sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, agar PNS di DKI netral. “Kita imbau untuk menggunakan hak pilih. Jangan golput. Tidak ada arahan khusus harus pilih siapa. Ini kan luber (langsung, umum, bebas, rahasia),” katanya.

BERITA TERKAIT
wagub_ahok-dinas.jpg

Basuki Imbau Warga Tidak Golput

Selasa, 08 April 2014 3328

Kawasan Monas

Karyawan Nyoblos, Besok Tugu Monas Ditutup

Selasa, 08 April 2014 4139

rs_koja_penuh_bayu.jpg

Besok, Sebagian Layanan Kesehatan Tutup

Selasa, 08 April 2014 5098

Redam Gejolak, KPU Akomodir Pemilih Daerah Abu-abu

Redam Gejolak, KPU Akomodir Pemilih Daerah 'Abu-abu'

Senin, 07 April 2014 3709

BERITA POPULER
Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 859

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1600

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Jumat, 19 Desember 2025 542

Pramono memberikan sambutan saat peluncuran pelatihan Gig Economy bagi Gen Z

Pramono Dukung Pengembangan Ekonomi Digital dan Kreativitas Anak Muda Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 874

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 963

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks