Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) agar taat konstitusi. Jika ada PNS yang terus bermain baik anggaran maupun lobi-lobi dengan DPRD terancam akan dipecat.

Hal itu disampaikan Basuki, terkait dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK beberapa waktu lalu. Dalam rapat paripurna tersebut Basuki tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Padahal, setiap kepala daerah biasanya selalu menyampaikan tanggapan.

Dia curiga adanya permainan yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Sotar Harahap. Sebab surat kesepakatan antara BPK dan DPRD tidak dilaporkan kepada dirinya. Seharusnya sebagai PNS yang ditugaskan di DPRD bisa menjebatani antara legislatif dan eksekutif.

"Saya minta taat konstitusi saja. Bapak (Sotar) takut sama DPRD kalau gitu. Bapak minta tanda tangan sama DPRD saja untuk posisi bapak kalau gitu, saya nggak mau tanda tangan," kata Basuki di Balaikota DKI, Senin (13/7).

Dia meminta kepada Sekwan agar selalu melaporkan kegiatan yang ada di DPRD. Sehingga Pemprov DKI dapat segera mengambil keputusan untuk tindak lanjutinya. "Bukan malah menelikung kami. Saya curiga ada beberapa PNS hobi lobi-lobi DPRD," ucapnya.

Basuki menilai peristiwa penyerahan LHP BPK ada unsur politiknya. Dia pun menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap yang melakukan kesalahan. "Jangan berpikir saya takut sama DPRD lho. Saya tidak takut sama siapapun. Saya cuma takut sama Tuhan. Mau demo silakan, saya lawan," tegasnya.