Untuk efisiensi jalannya roda pemerintahan, Pemprov DKI akan merampingkan birokrasi di Pemkab Kepulauan Seribu. Perampingan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi birokrasi di wilayah itu yang dinilai terlalu gemuk.

"Jadi, kita sudah melakukan evaluasi birokrasi. Hasilnya, struktur terlalu gemuk, tapi miskin di fungsi. Ke depan, kita akan balik. Perkaya fungsi, sedangkan struktur dirampingkan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, Jumat (10/7).

Ia mengatakan, mengacu dari hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penggabungan untuk struktur jabatan eselon III di lingkungan Pemkab Kepulauan Seribu.

 "Lebih dari 10 jabatan eselon III akan digabung. Kita juga akan memperbanyak tenaga teknis," ujarnya.

Ia mengungkapkan, titik berat yang akan dibenahi di Kabupaten Kepulauan Seribu yakni meningkatkan kualitas pelayanan wajib yang terdiri dari administrasi, pendidikan dan kesehatan.

"Setelah kewajiban dasar terpenuhi, kita akan memperkuat ikon Kepulauan Seribu yakni sektor pariwisata dan pengamanan pulau, sektor perikanan dan kelautan. Jadi, visi kita seperti itu," ungkapnya.

Ditanya wartawan jabatan apa saja yang akan dihapus, Djarot menjawab, sejumlah suku dinas di antaranya Kependudukan dan Catatan Sipil, Bina Marga, Koperasi, Industri Kecil, Energi, Damkar dan Satpol PP dapat digabung menjadi satu instansi.

"Jadi, penyederhanaan itu menjadi suatu yang penting. Serta yang lebih pokok lagi, di Kepulauan Seribu adalah perangkat di kelurahan dan kecamatan," jawabnya. 

Djarot menambahkan, pihaknya telah menyiapkan desain perampingan birokrasi Pemkab Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk pelaksanaan akan dilakukan usai Lebaran.

"Desainnya sudah ada, tinggal sekarang kita kroscek di lapangan. Setelah itu, kita diskusi di Balai Kota. Implementasinya habis Lebaran," tambahnya.