Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, berkualitas, terintegritas, sistematis, dan konsisten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar workshop Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi DKI Periode 2015-2019 di Balaikota.

‎Acara yang digelar di ruang serbaguna lantai 22, Blok G, Balaikota tersebut dibuka Kepala‎ Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) Setda DKI, Hari Jogja dan dihadiri 100 peserta pegawai negeri sipil (PNS) dari satuan kerja perangkat d aerah (SKPD). Hadir pula dalam acara itu Kepala Biro Organisasi, Reformasi Birokrasi Setda DKI Adrian Sutedi dan perwakilan Kementerian‎ Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai narasumber.

Hari Jogja mengatakan, workshop Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi DKI periode 2015-2019 akan digelar selama dua hari, mulai 25-26 Mei 2015. Kegiatan ini merupakan agenda reformasi birokrasi yang rutin diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.

‎"Workshop ini untuk mengubah mindset dan kararakter aparatur negara menuju kepada kondisi yang mendukung tata kelola good governance," katanya, Selasa (26/5).

Hari mengungkapkan, kegiatan workshop ini sangat dibutuhkan untuk menyusun langkah dan juga tindakan dalam melaksanakan reformasi dan birokrasi pemerintahan di DKI. Karena untuk menentukan strategi diperlukan verifikasi akan hal-hal yang nantinya diperbaiki dan diubah.

"Dari kegiatan ini selanjutnya akan dilakukan pemetaan kendala yang dihadapi. Kemudian langkah yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi," tuturnya.

Atas dasar itu, lanjut Hari, perlu dirumuskan langkah-langkah konkret dan subtansi untuk menjaga kelangsungan reformasi birokrasi di dalam workshop yang akan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala ini. Pemprov DKI, sejauh ini telah banyak melakukan perubahan pada penguatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.

"Setelah program tersusun, kita harapkan tim penyelenggara dapat segera menyelesaikan proses administrasi agar rumusan workshop roadmap ini menjadi draft resmi," ujarnya.

Hari berharap, dengan adanya kegiatan workshop ini, pemerintahan di DKI dapat lebih efektif, efisien, disiplin, kompeten dan profesional sesuai dengan reformasi mental yang menjunjung semangat kerja melayani serta mengedepankan inovasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

"‎Rumusan dari roadmap wajib diimplementasikan menjadi budaya kerja seluruh aparatur PNS di DKI," ungkapnya.