Sebanyak 11.321 botol minuman keras (miras) ilegal berbagai merek serta miras oplosan dimusnahkan di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Selasa (7/7) pagi. Botol miras tersebut dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat.

Pemusnahan botol miras tersebut disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Nandang Jumantara, Walikota Jakarta Pusat, Manggara Pardede.

Belasan ribu botol miras yang dimusnakan tersebut merupakan hasil razia petugas Satpol PP DKI Jakarta di tingkat provinsi, lima wilayah kotamadya, dan Kabupaten Kepulauan Seribu sejak Januari hingga Juni 2015.

Jumlah penertiban terbanyak diperoleh di wilayah Jakarta Utara mencapai sebanyak 4.102 botol miras. Sedangkan di tingkat Provinsi DKI berhasil merazia sebanyak 1.926 botol miras, Jakarta Selatan sebanyak 1.815 botol miras, Jakarta Timur sebanyak 1.332 botol, Jakarta Barat sebanyak 1.132 botol, dan Jakarta Pusat sebanyak 1.014 botol. Sedangkan hasil operasi miras yang digelar oleh Satpol PP Kepulauan Seribu tercatat sebanyak 219 botol dan telah dimusnahkan pada hari Minggu, 14 Juni lalu.

"Miras oplosan dan ilegal yang dimusnahkan saat ini telah mengantongi surat keputusan dari lima pengadilan negeri di Jakarta. Perwakilan pemilik miras yang telah ditertibkan juga diundang untuk hadir pada kegiatan pemusnahan miras ini," ujar Kukuh Hadi Santoso, Kepala Satpol PP DKI Jakarta.

Ia menegaskan, pemusnahan miras oplosan dan ilegal dilakukan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melindungi masyarakat. Dengan pemusnahan barang hasil penertiban tersebut, diharapkan Pemprov DKI mampu meminimalisir dan mengendalikan peredaran miras ilegal dan oplosan di ibu kota.

"Pemusnahan miras ini merupakan bentuk perlindungan terhadap warga dari bahaya kematian akibat maraknya peredaran miras oplosan," tegasnya.

Kukuh menambahkan, pihaknya tidak akan berhenti menggelar penertiban terhadap keberadaan miras ilegal dan oplosan di Jakarta. "Satpol PP senantiasa menerapkan tindakan preemtif, preventif serta represif dalam penertiban peredaran miras ilegal dan oplosan di ibu kota. Kami juga mengedepankan prinsip KIS yakni koordinasi, integritas, dan sinkronisasi," ungkapnya.