Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak puas dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan 2014. Ke depan ia berharap Pemprov DKI dapat meningkatkan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Tidak puas, kalau kita jadi pemerintah harusnya tanpa (pengecualian). Kan tidak boleh dengan (pengecualian). Kalau dengan berarti kan bagus dan ada tapinya," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (6/7).

Pria yang kerap disapa Ahok itu mengakui, masalah yang terjadi selalu berula ng setiap tahunnya. Masalah yang paling disoroti adalah soal aset.

"Jadi kalau lihat dari laporan ini sebetulnya berulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Masalah pertama adalah aset dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak beres," ujarnya.

Basuki berjanji akan menyelesaikan masalah aset yang menjadi sorotan dari BPK. Bahkan, BPK diminta untuk membantu mengeluarkan rekomendasi permasalah aset agar bisa lebih kuat saat di pengadilan.

"Itu yang saya harapkan. Jadi ada temuan BPK yang tidak benar, jelas disebutkan, kita bisa pakai ini untuk ngajukan ke pengadilan negeri. Minta pembatalan pemutusan atau renegosiasi atas perjanjian yang tidak betul dan atas aset-aset," tegasnya.

Selain itu, Basuki juga akan menerapkan sistem akrual basis. Semua transaksi keuangan akan dikunci layaknya di bank. "Kita ingin sampai pada titik seperti ini. Jadi kita nggak ingin lagi SKPD nakal tukar-tukar bon dan akuntansi mengatur pengeluaran uang," ucapnya.