Soal Opini BPK, Djarot: WDP Itu Bagus

Kamis, 25 Juni 2015 Reporter: Folmer Editor: Dunih 6068

Soal Opini BPK, Djarot: WDP Itu Bagus

(Foto: Reza Hapiz)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Drajot Saiful Hidayat mengaku bersyukur atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 yang menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Alhamdulillah, bagus. Saya khawatir disclaimer saja. Kalau WDP itu bagus

"Alhamdulillah, bagus. Saya khawatir disclaimer saja. Kalau WDP itu bagus," ujar Djarot di Balaikota, Kamis (25/6).

Ia mengatakan, salah satu yang menjadi kendala sehingga Pemprov DKI mendapat opini WDP adalah inventarisasi aset. Sebab, tidak mudah menyusun neraca yang mengiventarisasi seluruh aset sekaligus dokumen pendukung serta nilai.

"Untuk wilayah DKI yang luas tidak mudah. Wajar jika ada kelemahan dan perlu ada penyempurnaan sistematis," ujarnya.

Kedua, lanjut Djarot, harus ada program konkrit yakni sertifikasi seluruh aset. Pemprov DKI saat ini juga sudah memetakan aset yang belum maupun sudah disertifikasi

"Ini dilakukan setiap tahun. Paling sulit adalah aset tidak bergerak, sedangkan yang bergerak mudah," tuturnya.

Djarot mengatakan, jika tidak diinventarisasi, kerapkali aset milik pemerintah daerah hilang, berganti tangan tidak jelas.

"Kita punya gedung bagus, lemari besi bagus, tentu harus diamankan. Itu salah satu persoalan utama. Hampir semua lemah invetarisasi termasuk di kementerian," paparnya.

Ia menegaskan, pihaknya terus mendata seluruh aset milik Pemprov DKI Jakarta yang memakan waktu sekitar satu hingga dua tahun lamanya. Bahkan, ia juga sudah menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI agar membuat tanda terhadap seluruh aset dan lahan milik Pemprov DKI.

"Masa lalu banyak aset yang hilang. Dan ada terjadi, kita punya lahan, diatasnamakan orang lain kita beli lagi jadi doubel," tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah menindaklanjuti temuan BPK terkait adanya kelebihan anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispabud) yang belum dikembalikan ke kas daerah. Begitu pun dengan temuan lainnya akan ditindaklanjuti.

"Ya dikembalikan. Jadi semua temuan kita tindaklanjuti, bukan hanya Disparbud, kita tindak lanjut semuanya," tambahnya.

BERITA TERKAIT
Paripurna Pemberian Rapor BPK Atas APBD 2014 Ditunda

Paripurna Pemberian Rapor BPK Atas APBD 2014 Ditunda

Kamis, 18 Juni 2015 10706

Ahok Terserang DBD, Djarot Perintahkan Foging

Pemprov DKI Serahkan Laporkan Keuangan ke BPK

Senin, 30 Maret 2015 7589

Ahok akan Audit Anggaran Jakarnaval

Ahok akan Audit Anggaran Jakarnaval

Minggu, 07 Juni 2015 3859

Hasil Audit BPK, Kado Buat Warga Jakarta

Ahok Tidak Kaget dengan Hasil Pemeriksaan BPK

Jumat, 20 Juni 2014 13056

Pemprov DKI Berhasil Beli Saham Persija

DKI Beli Saham Persija Setelah Audit BPK

Rabu, 11 Februari 2015 6288

BERITA POPULER
Program magang disnakertrans gery ist3

1.000 Lulusan SMA Sederajat Ikut Program Pemagangan di 67 Perusahaan

Senin, 04 Mei 2026 881

Gubernur pramono danatara psel rezap

Pemprov DKI-Danantara Sepakat Bangun PSEL

Senin, 04 Mei 2026 803

Dinkes mayday monas desi

Dinkes DKI Siagakan Posko Kesehatan di Peringatan May Day 2026

Jumat, 01 Mei 2026 1164

RZA 0510

Pramono Pastikan Pemprov Hadir Dukung Pembangunan Keluarga

Senin, 04 Mei 2026 600

IMG 20260430 WA0117

Transjakarta-Kemnaker Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Sektor Transportasi Publik

Kamis, 30 April 2026 1107

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks