Berbagai kebijakan dan terobosan dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk membuat layanan publik di Jakarta semakin baik dan memanjakan masyarakat.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad mengatakan, layanan publik ini ada juga yang beririsan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga, memang diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian atau instansi terkait.

"Saya kira Pak Heru punya atensi besar terhadap optimalisasi layanan publik ini. Kita bisa ketahui bersama, beliau secara masif dan intens melakukan koordinasi," ujarnya, Kamis (16/3).

Syaiful menjelaskan, layanan publik ini mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kependudukan hingga pelaporan atau aduan.

"Secara nyata beliau cepat bergerak agar permasalah-permasalah krusial bisa cepat tertangani. Meskipun kalau dari sisi pembangunan seperti upaya mengatasi macet dan banjir memang perlu waktu karena ada infrastruktur yang harus dibangun. Tapi, rencana dan targetnya menjadi lebih jelas dan terukur," terangnya.

Menurutnya, layanan publik terkait kependudukan juga semakin baik. Bahkan, hingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.

"Warga tentu ingin layanan yang mudah, cepat dan bebas pungli. Ini direalisasikan dengan dibarengi pemanfaatan perkembangan teknologi," ungkapnya.

Ia menambahkan, kemudahan berusaha terutama bagi pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga mendapatkan porsi perhatian yang baik.

"Melalui kemudahan-kemudahan layanan publik dalam kemudahan berusaha ini, ekonomi kerakyatan di Jakarta terus tumbuh," ucapnya.

Terkait layanan publik yang menyerap aspirasi, aduan atau laporan warga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga sudah menyediakan berbagai kanal yang memudahkan masyarakat.

"Ada Aplikasi JAKI dan berbagai kanal aduan lain. Metode laporan secara offline maupun online bisa dipilih warga," tandasnya.