Jakarta Public Service (JPS) turut menyambut gembira rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menyelenggarakan mudik gratis. Sebagai catatan, JPS mengusulkan agar pendaftaran mudik gratis tahun ini bisa dilakukan secara online dan offline.

Direktur Eksekutif JPS, Mohamad Syaiful Jihad mengatakan, dua mekanisme tersebut perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan yang memudahkan masyarakat.

"Betul bahwa saat ini adalah eranya teknologi digital. Tapi, kita harus juga realistis, tidak semua warga tentunya memiliki smartphone. Terlebih, orang yang sudah sepuh pasti banyak yang gaptek," ujarnya, Kamis (14/4).

Syaiful menjelaskan, pendaftaran secara offline diharapkan bisa dilakukan di tingkat kelurahan atau kecamatan. Sehingga, warga juga tidak perlu jauh-jauh ke kantor Dinas Perhubungan atau Suku Dinas Perhubungan.

"Berkaca dari pelaksanaan mudik tahun 2019 saya kira tetap perlu ada evaluasi. Saat itu saya bersama keluarga juga ikut program Mudik Gratis," terangnya.

Menurutnya, di tiap-tiap kecamatan saat ini sudah ada Satpel Perhubungan, sehingga bisa ikut dilibatkan untuk memudahkan pendaftaran dan koordinasi dalam program Mudik Gratis tahun ini.

"Pada tahun 2019 kita daftar hanya online lalu harus verifikasi langsung ke Kantor Sudin atau Dinas. Saya kira ini nanti bisa masyarakat cukup ke Satpel yang ditugaskan di kecamatan atau kelurahan saja," ungkapnya.

Syaiful mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali mengadakan program Mudik Gratis seiring dengan makin terkendalinya pandemi COVID-19. Bahkan, Pemprov DKI juga memfasilitasi pengangkutan kendaraan menuju kampung halaman.

"Mudik gratis ini akan sangat membantu, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Sebab, pandemi ini juga sangat memberikan dampak secara ekonomi. Tidak kalah penting, sosialisasi harus lebih masif lagi karena waktu pel aksanaan sudah semakin dekat," tandasnya.