Jakarta Public Service (JPS) mengapresiasi dan mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menginisiasi Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk membantu warga terdampak COVID-19. Untuk itu, JPS meminta dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan bisa dioptimalkan dalam KSBB.

Direktur Eksekutif JPS, Mohammad Syaiful Jihad mengatakan, selain perusahaan-perusahaan swasta, CSR dari perusahaan-perusahaan plat merah juga harus bisa menjadi contoh dalam mendukung KSBB.

"Kalau semua CSR perusahaan di DKI dikumpulkan saya kira nilainya tidak sedikit. Pemprov DKI harus segera mendata karena CSR ini merupakan kewajiban perusahaan yang diatur secara resmi," ujarnya, Senin (4/5).

Syaiful menjelaskan, CSR ini bisa dioptimalkan untuk membantu pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa diberi gaji.

"Saya berharap, pengurus RT/RW juga bisa segera melakukan pendataan warganya yang mengalami PHK atau dirumahkan, khusunya yang menjadi kepala keluarga atau tulang punggung keluarga," terangnya.

Menurutnya, jika pendataan sudah dilakukan, bantuan sebaiknya diberikan secara non tunai dalam bentuk transfer. Artinya, bukan lagi paket sembako.

"Mereka tentu perlu uang untuk memenuhi berbagai keperluan, termasuk membayar sewa rumah misalnya. Saya yakin warga Jakarta mayoritas sudah punya rekening bank," ungkapnya.

Syaiful mengapresiasi, perusahaan-perusahaan yang telah ikut berkontribusi dalam KSBB. Sehingga, semakin banyak warga Jakarta yang bisa dibantu.

"Pandemi COVID-19 ini menjadi masa-masa sulit. Tapi, semua akan lebih ringan kalau kita bisa bahu-membahu membantu warga yang membutuhkan," tandasnya.

Untuk diketahui, sejak 24 April 2020 hingga 2 Mei 2020, Pokja KSBB telah mengumpulkan komitmen untuk 40.913 paket sembako, 20.447 paket makanan siap saji, dan 9.015 paket lebaran yang telah ditujukan secara spesifik kepada warga yang rentan secara ekonomi di tingkat RW. Sampai saat ini, bantuan tersebut tersebar di lima wilayah kota administrasi, 69 kelurahan, dan 118 RW di DKI Jakarta.

Komitmen bantuan berasal dari 22 donatur dan agregator yang telah berkomitmen (dan sebagian telah menyalurkan bantuan) kepada mereka yang membutuhkan di minggu pertama bulan ramadan. Donatur dapat menyalurkan bantuan secara End to End dengan memilih target bantuan melalui platform KSBB, maupun memberikan dana yang disalurkan melalui agregator yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, di antaranya ACT, Bazis Baznas DKI, Human Initiative, PMI DKI, dan Rumah Zakat.

Beberapa donatur yang telah menyalurkan dananya ke agregator diantaranya adalah JNE (senilai 1 milyar rupiah) dan PGRI SMP Jakarta (senilai 545 juta rupiah) kepada BAZNAS/BAZIS DKI Jakarta pada minggu pertama ramadan. Serta Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta (senilai 20 juta rupiah) kepada ACT pada minggu kedua Ramadan.

Pemprov DKI Jakarta masih mengundang seluruh masyarakat untuk berkolaborasi meringankan beban masyarakat lainnya yang terdampak COVID-19. Melalui platform corona.jakarta.go.id/kolaborasi, yang diluncurkan sejak 29 April 2020, masyarakat dapat mencari tahu segala informasi mengenai wilayah/ unit prioritas yang dapat dibantu berdasarkan jumlah keluarga rentan di setiap wilayah RW, serta informasi target bantuan sosial lainnya seperti Pesantren, Panti Asuhan, Panti Disabilitas, dan Panti Jompo.