Pembenahan serta transparansi anggaran terus dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Jika sebelumnya sempat menyeruak soal anggaran siluman, kini Basuki menyoroti dugaan adanya mark up anggaran untuk harga satuan.

"Setelah kita tutup APBD siluman itu, kita mau beresin eksekutif. Eksekutif selalu berlindung di konsultan, mereka selalu naikkin harga satuan," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/6).

Dikatakan Basuki, dibandingkan dengan swasta, harga satuan yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggap terlalu mahal dibandingkan dengan swasta. "Dibandingkan dengan swasta lebih mahal. Makanya saya mau lihat yang dari Amerika, (pembangunan) GOR segala macam, masak kita bikin GOR Rp 48 miliar," katanya.

Basuki mencurigai adanya oknum SKPD yang masih mengharapkan komisi dari pembangunan yang dilakukan. Sehingga semakin besar harga bangunan, maka semkain tinggi pula komisi yang diperoleh.

"Kemungkinan ada komisi. Makanya makin mahal komisi makin gede. Setop lah daripada ngabisin duit tidak karuan," katanya.

Ke depan, Basuki juga akan menstafkan PNS yang mempersulit pembebasan lahan. Tak hanya itu, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) juga akan dihapuskan. Penghapusan TKD terhadap pejabat yang distafkan bisa menghemat anggaran hingga Rp 5-6 triliun.

"Saya sudah minta BKD kalau pejabat tidak mau beli lahan (persulit). Pejabat itu niatnya main. Jangan taruh di SKPD tapi di Badan Diklat. TKD hapus jadi kita bisa hemat TKD sampai Rp 5-6 triliun," tandasnya.