Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak melakukan mark up dalam penyusunan program kerja.

"Semua boleh berkreasi apa saja sesuai kebutuhan, selama tidak melakukan mark up," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan pengarahan kepada pimpinan SKPD/UKPD terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di ruang Pola Lantai II, Balaikota, Kamis (9/4) siang.

Dalam arahannya, Basuki juga memita setiap pejabat di lingkungan Pemprov DKI memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kepala, perut dan dompet setiap warga Jakarta.

"Stimulus ekonomi kita, bukan kasih uang kontan. Kita akan mensubsidi transportasi, beri bibit kepada warga," katanya.

Basuki juga menghendaki agar di setiap kelurahan memiliki puskesmas dan di tingkat Kecamatan tersedia Rumah Sakit Umum.

"Para Lurah dan Camat tidak boleh ada genangan. Pastikan semua pompa air berfungsi dan tertibkan seluruh bangunan liar yang berdiri di atas saluran penghubung," ungkapnya.

Basuki menegaskan, para pimpinan di lingkungan Pemprov DKI juga harus memiliki rasa seperti orang Jakarta.

"Jangan ada lagi lempar tanggung jawab. Ini bukan tupoksi saya. Masih ingat gak soal penanganan sampah di dalam kali di Jakarta. Itu tidak boleh terjadi lagi," tandasnya.