Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku setuju dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) yang menuntut kenaikan tunjangan jabatan hingga 200 persen dan perjalanan dinas.

"Saya dari dulu mendukung semua gaji PNS, DPRD, DPR, bupati, walikota, gubernur naikin saja. Masa BUMD dan BUMN gajinya lebih gede. Boleh naikin saja lebih gede sesuai profesional," ujar Basuki di Balaikota, Kamis (25/6).

Basuki menambahkan jika kebijakan tersebut disetujui maka harus dilakukan pembuktian terbalik terhadap harta pejabat. Tujuannya agar tindak korupsi bisa diminimalisir. "Kalau pejabat enggak bisa membuktikan harta, pajak yang dia bayar dan gaya hidupnya itu disita buat negara. Jadi mesti seimbang," katanya.

Salah satu cara yang diusulkan oleh mantan Bupati Belitung Timur ini adalah transaksi non tunai. Sehingga semua transaksi keuangan bisa termonitor. "Seluruh Indonesia enggak boleh tarik kontan di atas nilai UMP misalnya," ucapnya.

Selain itu, pejabat juga harus berkomitmen tidak akan mengambil uang negara lantaran telah menerima gaji dan tunjangan yang besar. Selama ini, menurut Basuki oknum pejabat yang korupsi didasari dengan pendapatan yang kecil.

Menurut basuki, dengan menaikan tunjangan dan gaji pejabat justru akan menghemat APBN atau APBD. Karena bisa mengurangi praktek korupsi yang selama ini meraja lela.

"Kalau mau dinaikin saya setuju. Dan saya yakin negara lebih hemat kalau dinaikin gajinya. Asal enggak korupsi dan mark up lagi, pasti lebih hemat," tandasnya.