Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Meski begitu, Basuki tetap enggan mentolerir keberadaan PKL yang menjajakan daganganya dengan menutupi fasilitas publik.

"Pasar tumpah kita lihat, kalau tidak tutup trotoar, kami kasih. Itu yang saya katakan, bagi saya PKL itu tulang punggung ekonomi kerakyatan. Tapi bukan berarti kamu merugikan warga banyak," ujar Basuki, di Balaikota, Senin (29/6).

Dikatakan Basuki, dalam mengambil keputusan untuk penertiban PKL, ia selalu melihat manfaat dan mudaratnya. Jika keberadaan PKL lebih banyak manfaatnya hanya akan ditata, sehingga tidak mengganggu fasilitas umum. "Selalu keputusan ada manfaat mudarat, kita mau manfaat lebih banyak," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, jika PKL tidak menutup fasilitas umum secara keseluruhan, maka masih akan ditoleransi. Namun, jika semua lahan digunakan, maka akan langsung ditertibkan. "Kamu sudah nutupin jalan seenak mungkin, kamu untung orang-orang rugi. Tapi kalau kamu masih bisa diatur dan tidak nutup jalan, berarti kamu baik," katanya.

Basuki juga mengingatkan kepada pedagang untuk tidak menjual makanan yang dicampur dengan bahan berbahaya. Karena hal itu juga merugikan pembeli. Terlebih jika dimakan secara terus menerus bisa mengakibatkan kanker. "Kalau jual makanan berbahaya, ya kamu jahat. Membuat orang kanker, kerupuk dikasih zat pewarna, cendol warna tekstil itu kan gila temuan kayak gitu," ucapnya.

Basuki ingin, meski berjualan di pinggir jalan namun tetap harus mengutamakan kesehatan. "Kita tidak mau toleransi. Kita ingin warga Jakarta itu keamanan pangan, ini harus ada," tandasnya.