Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin menerapkan sistem pembayaran rupiah per mil untuk angkutan laut di ibu kota. Tujuannya, memperbaiki moda transportasi dari dan menuju Pulau Seribu.

"Kami lagi cari cara semua kapal diatur seperti menjadi Transjakarta. Kita lagi cari celah hukumnya," ujar Basuki, di Balaikota, Jumat (19/6).

Saat ini, kata Basuki, pengelolaan kapal masih berada di bawah Dinas Perhubungan dan Transportasi (DIshubtrans) DKI Jakarta. Jika ingin dibayar rupiah per mil, maka harus dibuatkan BUMD tersendiri. "Kami lagi cari celah hukumnya peraturan PT ini sehingga nanti semua kapal dibayar rupiah per mil," katanya.

Ke depan, pengadaan kapal akan diserahkan kepada operator dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang. "Kita panggil operator bikin kapal yang bagus jangan bawa penumpang melebihi kapasitas, karena dibayar rupiah per mil," katanya.

Saat ini, dari 12 kapal milik Dishubtrans DKI, hanya satu saja yang beroperasi. Basuki mendapatkan laporan bahwa 11 kapal yang tidak beroperasi sedang diperbaiki. Dia pun heran perbaikan yang dilakukan secara bersamaan sehingga penumpang terlantar.

"Semua didocking (perbaikan kebocoran). Saya juga tanya kenapa dockingnya bareng? Sengaja supaya saya sewa kali," tandasnya.