Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui ada sembilan lahan untuk pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) bermasalah. Kendati demikian, target pembangunan 60 RPTRA tahun ini tetap berjalan. RPTRA juga akan dibangun di Kepulauan Seribu.

Basuki mengaku dari 60 lokasi, sudah ada enam lokasi RPTRA yang diresmikan. Sementara sebanyak 54 lainnya masih dalam proses pembangunan. Namun dari jumlah tersebut ada sembilan lokasi yang bermasalah.

"Yang sudah clear lahannya sekarang 45 lokasi. Sedangkan sembilan lagi belum. Masih ada overlapping, ternyata masih ada taman yang dianggarkan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Makanya saya suruh batalin," kata Basuki, di Balaikota, Jumat (19/6).

Pembangunan RPTRA sendiri memanfaatkan program corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Sehingga tidak menggunakan APBD DKI. "Kita kasih kesempatan perusahaan untuk CSR, mereka cantumin nama. Misalnya, dinas anggarkan 12 lokasi buat bikin pagar bisa Rp 10 miliar. Nah kalau RPTRA bikin, rata-rata cuma Rp 400-900 juta sudah sama bangunan," ucapnya.

Menurut Basuki, masalah utama pada pembangunan RPTRA adalah social mapping. Nantinya di setiap RPTRA tidak akan ada petugas, baik satpam maupun petugas kebersihan. Masyarakat lah yang akan menjaga taman tersebut.

"Saya tidak mau RPTRA itu ada cleaning service atau satpam. Ini kan tujuannya masyarakat memiliki taman, jadi kalau ada anak-anak buang sampah sembarangan, mesti diingetin, diajarin, dan sampahnya dipungut lagi dong. Ini kan taman kalian bersama, jangan berpikir ini taman pemerintah," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan pembangunan RPTRA adalah salah satu cara untuk mempertahankan aset lahan. Karena saat ini banyak aset lahan DKI yang diduduki oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Basuki telah menginstruksikan walikota di masing-masing wilayah untuk mendata aset lahan milik DKI.

"Nah hampir semua tanah kita didudukin orang, dibuat bengkel, cuci mobil, nyewain lapak, nyewain rumah," katanya.