Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memperbanyak Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Keberadaan RPTRA bisa jadi sarana bermain dan tempat interaktif anak.

Langkah ini juga juga bercermin untuk mencegah peristiwa tewasnya seorang bocah bernama Angeline (8) di Bali beberapa waktu lalu.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku, dengan adanya RPTRA semua masyarakat bisa berper an aktif, termasuk juga kader PKK. "Di RPTRA itu program pertama yang harus dijalankan pembuatan akte lahir untuk semua anak di sana. Karena kalau kamu lahir tak ada akte, kamu bisa ngasih-ngasih (anak) ke orang tanpa kami tahu," ujar Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (12/6).

Keberedaan RPTRA, lanjut Basuki, juga sebagai media berbagai komunitas berkumpul. Sehingga seluruh permasalahan serta kesulitan yang dihadapi warga setempat dapat diketahui. ‎Basuki berharap para komunitas ini bisa mengurusi warga Jakarta mulai dari ibu hamil, melahirkan, lansia, hingga meninggal.

Menurut Basuki, dengan adanya RPTRA masyarakat bisa ikut mengawasi perkembangan anak-anak di lingkungannya. Ke depan diharapkan tidak ada lagi ada anak yang kurang gizi, lansia sakit keras tidak terurus, atau bunuh diri. "Jadi orang bisa tahu kalau ada anak yang sering main di taman, tiba-tiba enggak pernah main, kemana ya? Itu target yang ingin kami capai," katanya.

Hingga saat ini, Pemprov DKI sudah memiliki enam RPTRA, yang terletak di Cideng, Gandaria, Sungai Bambu Utara, Kembangan, Pulau Untung Jawa, dan Cililitan. Basuki menargetkan menambah 54 RPTRA pada tahun ini, sehingga DKI memiliki 60 RPTRA. ‎