Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk membicarakan pembangunan Light Rapid Transit (LRT). Hal ini dilakukan agar pembangunan transportasi massal berbasis rel tersebut tidak saling tumpang tindih.

Ahok berharap pertemuan itu bisa dilakukan sebelum Peraturan Presiden (Perpres) dikeluarkan. Karena selain Pemprov DKI Jakarta, PT Adhi Karya juga berencana membangun LRT.

"Makanya kita mesti duduk bareng. Secara undang-undang kan ada di kita," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (12/6).

Selain itu, LRT yang akan dibangun oleh PT Adhi Karya menginginkan hak pakai atas sejumlah lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Namun, lahan yang akan digunakan adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 6 hektare. Lahan yang dimaksud yakni berada di Cawang dan Cibubur.

Dia mengakui, pembangunan LRT tidak masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, khusus yang akan dibangun oleh Pemprov DKI akan menggunakan trase jalan. Sehingga tidak akan mengganggu fasilitas publik lainnya.

"Kita kan menggunakan trase jalan, kayak kereta. Jadi enggak masalah," ujarnya.

Tahun ini, LRT akan dibangun sepanjang 1 kilometer untuk tahap pertama. Jalur pertama yang akan dibangun yakni rute Kelapa Gading-Kebayoran Lama. Dalam APBD Perubahan akan diajukan sebesar Rp 500 miliar. Kemudian pada tahun depan pembangunan akan dilanjutkan untuk koridor 1 dan 7.

"Koridor satu dan tujuh itu yang paling utama," ucapnya.