Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak mengizinkan PT Adhi Karya membangun depo kereta rel ringan atau Light Rail Transit (LRT), di lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah Cawang dan Cibubur, Jakarta Timur.

Menurut Basuki, jika RTH hanya dilintasi untuk trase masih bisa diperhitungkan. Namun jika untuk pembangunan depo, maka tidak ada toleransi lagi.

"Makanya kita lihat. Kalau cuma trase tidak masalah lewat saja. Kalau buat depo di RTH tidak boleh," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (4/6).

Dikatakan Basuki, penggunaan lahan RTH bertentangan dengan undang-undang. Terlebih, di ibu kota masih kekurangan RTH. Hingga saat ini luas RTH belum mencapai 10 persen dari 30 persen yang diamanatkan dalam undang-undang. "Enggak bisa. Itu melanggar undang-undang bisa dipidana nanti," ujar pria yang beken disapa Ahok itu.

Karena itu, Ahok telah menginstruksikan Deputi Gubernur bidang Industri Perdagangan dan Transportasi (Indagtrans) Sutanto Soehodho untuk duduk bersama Menteri BUMN, Kementerian Perhubungan, serta PT Adhi Karya untuk membahas lebih lanjut perihal tersebut.

Ahok menginginkan Pemprov DKI mengkaji detail rencana pembangunan proyek ini sebelum mengajukan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Joko Widodo. Adhi Karya sebelumnya menginginkan hak pakai atas sejumlah lahan milik Pemprov DKI, antara lain tanah seluas 6 hektare di Cibubur untuk depo LRT dan lahan di Cawang untuk stasiun.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyoroti status Adhi Karya sebagai perusahaan pelat merah yang berorientasi komersial dan tidak menjalankan public service obligation (PSO). Apabila nantinya Pemprov DKI Jakarta memberi hak pakai lahan pada Adhi Karya, dikhawatirkan perusahaan lain dapat meminta hak yang sama.

"Artinya kalau DKI bisa meminjamkan lahan itu (secara) gratis pada Adhi Karya, misalnya, mestinya juga bisa gratis kepada yang lain kan. Itu yang kita harus hati-hati karena ini kan aset negara," ungkapnya.