Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan pencoretan usulan program Light Rail Transit (LRT) di dalam APBD DKI 2015.

"Pembatalan LRT itu memang benar. Sebab, konsep LRT ini betul-betul harus dibiayai dan dikelola pihak swasta. Nanti pengoperasiannya kami akan melibatkan BUMD," ujar Basuki, usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1).

Mantan Bupati Belitung Timur ini memastikan, meskipun pembangunan moda transportasi LRT di ibu kota diserahkan kepada pihak swasta, namun tetap memberikan keuntungan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Keuntungan yang diperoleh akan dialokasikan untuk mensubsidi kebutuhan transportasi publik lainnya di Jakarta. ”Kita bisa beli bus atau kereta dengan harga murah,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI saat ini telah memiliki rancangan sebanyak tujuh koridor LRT yang diyakini mampu menjadi moda transportasi alternatif saat penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang.

"Logikanya sederhana. Kan sudah saya katakan sejak awal, enggak perlu lagi bikin kajian macam-macam, itu hanya menghabiskan waktu. Kalau kajian lagi, dua tahun saya baru mulai pembangunan, itu terlalu lambat, jadi lebih baik (bangun LRT) sekarang," jelasnya.

Namun Basuki mengungkapkan, pihaknya tidak akan menyerahkan seluruh pembangunan LRT kepada pihak swasta. ”Tahap awal, kita akan kasih pembangunan dua koridor LRT kepada swasta,” ungkapnya.

Sedangkan, lanjut Basuki, lima koridor LRT akan dibangun secara bertahap dari hasil keuntungan pembangunan dua koridor awal. "Makanya kita sudah ubah. Swasta, saya izinkan membangun dua koridor LRT. Setelah dua koridor jadi dan terlihat hasil keuntungan, dewan nanti akan melihat dan lima koridor sisanya akan kami biayai sendiri pembangunannya," tukasnya.

Sekadar diketahui, Basuki mengundang pengusaha properti besar di ibu kota untuk ikut serta membangun LRT. Sejumlah pengembang yang nantinya akan ikut serta dalam pembangunan LRT yakni Agung Sedayu Group, Agung Podomoro, JIExpo, PT Intiland, Lippo Group, Panin Group, Summarecon, dan Pakuwon Group. Selain itu, dua BUMD DKI juga akan berpartisipasi yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pembangunan proyek moda transportasi LRT diperoleh dari kewajiban pengembang menyerahkan koefisien lantai bangunan (KLB) kepada Pemprov DKI.

Rencananya, Pemprov DKI akan membangun tujuh koridor LRT yakni, Koridor I Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang 21,6 km, Koridor 2, Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km); Koridor 3 rute Joglo-Tanah Abang (11 km), Koridor 4 Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km); Koridor 5 Pesing-Kelapa Gading (20,7 km); Koridor 6 Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Koridor 7 Cempaka Putih-Ancol (10 km). Pada tahap awal, Pemprov DKI akan membangun dua koridor yakni koridor 1 dan 7.