Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengungkapkan, pihaknya bersedia menerima sumbangan puluhan armada bus berbahan bakar solar karena masih terbatasnya ketersediaan pasokan bahan bakar gas (BBG) di ibu kota. Sedangkan, Jakarta sendiri masih membutuhkan sekitar 3.000 hingga 4.000 bus guna mengurai kemacetan.

"Kita butuh sebanyak 45 SPBG. Itu terjadi paling cepat 2017, kalau sudah datang 3.000 hingga 4.000 bus, terus Anda mau isi pakai air kencing? Pilih mana? Demi ada gas, tapi tidak ada bus," kata Basuki di Balaikota, Jumat (28/3).

Terkait Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pasal 20 ayat 1 yang mengatur kendaraan operasional pemda dan angkutan umum harus menggunakan bahan bakar gas sebagai upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor, Basuki membantah dirinya menolak penerapan perda tersebut.

“Bukan tidak setuju, saya sangat setuju pakai gas. Kondisi sekarang Anda butuh bus, tapi ngotot pakai gas. Ada pepatah kuno, kalau tidak ada kerbau buat membajak, kuda pun jadi,” tegasnya.

Basuki juga balik mempertanyakan unit di Pemprov DKI yang masih masih mengadakan bus dan kendaraan operasional berbahan bakar solar pasca dikeluarkannya perda tersebut.

"Perda mengatakan, seluruh kendaraan umum dan operasional harus menggunakan gas. Itu perda 2005. Itu Damri, Mayasari Bhakti, PPD, pakai solar atau gas? Itu padahal pengadaan bus tahun 2009," ucapnya.

Ia menambahkan, kendaraan dinas yang dipakai oleh wakil rakyat (DPRD DKI) termasuk kendaraan dinas Wagub DKI juga masih berbahan bakar solar. Sehingga jika ingin konsisten menerapkan perda, menurutnya harus menggunakan kendaraan yang berbahan bakarnya gas juga.

"Jadi beli saja bus Transjakarta yang pakai gas. Lagi pula gas dengan solar Euro III sama emisinya, beda dengan Perda 2005 yang belum ada Euro III dan V. Mobil Land Cruiser saya saja sudah Euro V. Orang sumbang bus tidak boleh jalan. Padahal bus pariwisata pakai solar. Alasannya tidak jelas," tambahnya.