Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mulai mensosialisasikan perubahan mekanisme pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Untuk tahap awal, sosialisasi digelar di wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sosialisasi yang dilangsungkan di SMKN 56 Jakarta Utara ini dihadiri 539 kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan DKI, Arie Budhiman menjelaskan, perubahan mekanisme pencairan KJP diantaranya, uang KJP selama satu semester diberikan dalam bentuk kartu debit. Nantinya, untuk menarik tunai siswa dibatasi setiap pekan hanya boleh menarik tunai sebesar Rp 50 ribu. Sedangkan untuk pembelian alat-alat sekolah, siswa diarahkan menggunakan kartu debit KJP.

"Sebelum mekanisme baru diberlakukan Juni mendatang, kami akan melakukan sosialisasi di 6.300 sekolah," kata Arie, Kamis (21/5).

Menurut Arie, selain perubahan mekanisme pencairan, KJP juga menambahkan persyaratan para penerima harus menandatangani pakta integritas. Pakta integritas tersebut mengharuskan siswa penerima berperilaku baik, yakni tidak merokok, menggunakan narkoba, tidak membolos, tidak terlibat perkelahian atau tawuran, tidak terlibat kekerasan atau bullying, tidak terlibat geng motor/geng sekolah serta tidak melakukan perbuatan asusila, pergaulan bebas dan pelecehan seksual.

"Kita juga melakukan perbaikan sistem pendataan. Untuk meminimalisir duplikasi dan data ganda kita menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data," ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI ini.

Direktur Bank DKI, Eko Budiwiyono menambahkan, dengan sosialisasi yang dilakukan, pihaknya berharap pelaksanaan pencairan lebih baik dari tahun sebelumnya. Apalagi KJP yang diberikan sudah berbentuk ATM sehingga siswa dapat menarik tunai tanpa melalui teller.

"Nanti bisa disosialisasikan kepada orang tua. Karena pengalaman lalu yang menjadi catatan kita, yang cairkan satu, tapi yang datang satu keluarga dan ini menyebabkan terjadi desak-desak," jelas Eko.