Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat meminta seluruh pengelola rumah susun sederhana milik (rusunami) dan apartemen mengizinkan aparatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mendata penghuni dan pemilik unit rusun dan apartemen.

‎

" ‎‎Saya mendapat banyak informasi dari staf betapa masih sulitnya aparat itu masuk ke rumah susun ketika menjalankan kewajibannya untuk mendata ," kata Djarot di acara Pernyataan Gerakan Moral Para Pengurus P3SRS, Badan Pengelola dan Pelaku Pembangunan Rumah Susun di Provinsi DKI di Balai Agung, Balaikota, Selasa (19/5).

Dikatakan Djarot, di DKI Jakarta tidak diizinkan ada apartemen super mewah yang ekslusif sehingga sulit didata dan tertutup sehingga penghuni sulit dideteksi. "‎Jangan sampai nanti rusun ataupun apartemen itu berubah fungsi jadi sarang teroris, bandar narkoba, tempat penjualan anak dan lain sebagainya," tegasnya.

Saat ini, lanjut Djarot, Pemprov DKI bersama TNI/Polri telah berkomitmen‎ untuk menjalankan lima tata tertib (tatib) yakni tertib hunian, tertib sampah, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib demonstrasi dan tertib lalu lintas.

"Yang terkait dengan masalah pemukiman itu adalah tertib hunian. ‎‎Kita semua, sebagai warga DKI punya tanggung jawab untuk menciptakan situasi pemukiman yang tertib dan terkendali," ujarnya.

Selain itu, Djarot mengimbau seluruh pengelola apartemen dan rusunami di Jakarta segera membentuk RT dan RW untuk menciptakan situasi komunikasi sosial yang baik antar warga. Terlebih, banyak penghuni apartemen yang tidak saling mengenal.

"Kita minta dibentuk itu. Katanya syaratnya sulit harus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dulu. Kemarin saya bicara dengan Pak Ahok, dan beliau bilang PPRS bisa mudah dibentuk dengan merubah Peraturan Gubernur-nya," tukasnya.