Sejak diluncurkan pertengahan Desember 2014, laporan dan keluhan dari warga Jakarta yang masuk ke aplikasi smart city sudah mencapai ribuan. Laporan tersebut diterima aplikasi Cepat Respon Opini Publik (CROP) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dikirim ‎warga dari aplikasi Qlue.

Ribuan laporan tersebut terdiri dari 159 keluhan banjir, 21 keluhan kebakaran, 1.059 keluhan kemacetan, 1.160 keluhan sampah, 1.052 keluhan pelanggaran, 921 keluhan jalan rusak, 117 keluhan pengemis, 844 keluhan pedagang kaki lima (PKL), 44 keluhan kriminalitas, 430 keluhan penerangan jalan umum (PJU) yang rusak, 180 keluhan pohon tumbang, dan 591 keluhan fasilitas umum.

Kepala Unit Pengelola Smart City, Alberto Ali, hingga Mei 2015 ini, jumlah laporan yang diterima aparatur Pemprov DKI dari aplikasi Qlue mencapai puluhan ribu. Laporan itu sebagian besar berisi keluhan dari warga masyarakat terhadap kondisi ibu kota. "Laporan yang masuk rata-rata berisi keluhan," kata Alberto Ali, Senin (4/5).

Ia mengatakan, sementara ini personel yang diwajibkan mengunduh aplikasi CROP terdiri dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, lurah, dan para camat. Ke depan, para Pekerja Harian Lepas (PHL) di masing-masing dinas diharapkan bisa ikut pula mengunduh aplikasi tersebut.

"Harapan kita ke depan PHL juga mendownload aplikasi CROP. Karena yang bekerja di lapangan itu sebenarnya mereka, bukan lurah dan camat. Tapi ini berproses, karena para PHL harus punya smart phone terlebih dahulu," ujarnya. "Saat ini, aparatur di lapangan yang sudah mengunduh aplikasi CROP ada sekitar 500 orang," sambungnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Iie Karunia menambahkan, laporan yang masuk ke aplikasi CROP dari aplikasi Qlue sejauh ini masih didominasi ‎keluhan-keluhan bersifat provokatif.

"Kalau sekarang kan kebanyakan yang negatifnya. Ke depan laporan yang masuk dalam aplikasi Qlue bersifat pembangunan dan kegiatan positif," ucapnya.

Selain itu, sambung Iie, pihaknya juga berencana mengubah sistem pemberian tunjangan kepada RT dan RW yang memberikan laporan melalui aplikasi CROP. Tunjangan mereka nantinya akan diberikan berdasarkan laporan positif yang ada di lingkungan masing-masing.

"Nanti diakumulasi. Contohnya, satu laporan bernilai Rp 10 ribu, di akhir bulan kita akumulasi dan nilai totalnya menentukan besaran jumlah tunjangan yang mereka dapat," ungkapnya.