Rabu, 29 April 2015 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Agustian Anas 3343
(Foto: Budhi Firmansyah Surapati)
Ratusan buruh dari sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Aliansi Buruh Kawasan (ABK) geruduk kantor Walikota Jakarta Utara, di Jl Yos Sudarso, Tanjung Priok, Rabu (29/4). Selain berimbas kemacetan, demontrasi para buruh yang dilakukan tepat di depan pintu masuk menyebabkan akses masuk ataupun keluar dialihkan melalui pintu keluar.
"Oleh karena itu, kita menuntut Kasudin Nakertrans dan Walikota untuk memaksimalkan pengawasan. Kalau memang ada pelanggaran harap segera bisa menindak tegas,"
Sebelumnya, ratusan buruh dari ABK yang berasal dari Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung-Cilincing, sempat berdemo di Kantor Sudin Nakertrans Jakut di Jl Plumpang Raya, Tugu Selatan Koja. Setelah menyampaikan tuntutannya, mereka bergabung bersama ratusan buruh lain dari kawasan industri Ancol dan Kapuk di Kantor Walikota Jakarta Utara.
Alhasil, demonstrasi sebanyak 600 buruh yang berasal dari serikat buruh seperti, Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 dan Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) sempat menyebabkan kemacetan di Jl Yos Sudarso arah Tanjung Priok, mulai dari Plumpang hingga kantor walikota sekitar 1 kilometer. Akses masuk pun terpaksa disatukan dengan akses keluar melalui pintu di bagian utara.
Ketua SPN Cabang Jakarta Utara, Halili menegaskan, pelanggaran-pelanggaran hak buruh seperti yang tercantum dalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan masihkerap dijumpai di wilayah Jakarta Utara. Khususnya, pelanggaran banyak terjadi di KbN Cakung-Cilincing, Jakarta Utara.
"Oleh karena itu, kita menuntut Kasudin Nakertrans dan Walikota untuk memaksimalkan pengawasan. Kalau memang ada pelanggaran harap segera bisa menindak tegas," ucapnya.
Pengawasan dimaksud adalah, pengawasan sistem kerja kontrak yang prakteknya masih marak, lembur paksa tanpa dibaayar perusahaan, pemberlakuan cuti haid, pemberangusan serikat buruh, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Selain itu, pemerintah diminta selektif menerima pengusaha yang akan investasi, memperjelas kinerja Rumah Sakit Pekerja dan Sudin Nakertrans bisa memverifikasi catatan pelanggaran perusahaan yang dilakukan serikat buruh.
Kabagops Polres Jakarta Utara, AKBP R Djamal mengatakan, pihaknya menerjunkan 200 personil Kepolisian. Selain mengamankan jalannya aksi, pihak kepolisian juga memnfokuskan penanganan lalu lintas yang sempat tersendat karena jalannya aksi.
"Mereka sudah menyampaikan pemberitahuan untuk melakukan aksi sejak minggu lalu. Secara umum demontrasi berjalan dengan kondusif,"ujarnya.
Sekretaris Kota Jakarta Utara, Junaedi mengaku akan menindaklanjuti aduan para buruh. Selanjutnya, ia meminta Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara memetakan persoalan-persoalan perburuhan yang ada di Jakarta Utara.
"Kita akan segera tindak lanjuti tuntutan kawan-kawan buruh. Selain itu, saya juga meminta Kasudin Nakertrans juga menyampaikan laporannya ke pihak Dinas agar bisa ditindak lanjuti tingkat Provinsi," tandasnya.
