Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI, diharapkan mengutamakan produk-produk dalam negeri untuk pengadaan barang yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hal ini disampaikan anggota Komisi C DPRD DKI, Manura Siahaan, dalam rapat pendalaman Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  2018 di gedung DPRD DKI, Rabu (8/11).

"Peran kontrol tiap SKPD yang akan melakukan belanja, perlu ditingkatkan.  Ekonomi di daerah kita harus tumbuh," ujarnya.  

Menanggapi hal ini, Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Indrastuty Rosari Okita mengungkapkan, pihaknya telah menerapkan e-katalog pada pengadaan lelang barang dan jasa yang mempunyai daya saing produk dalam negeri.

"Untuk jasa konstruksi kita sedang memproses kompetitif e-katalog. E-katalog menjadi efisiensi daya saing meningkat, kalau daya saing meningkat, otomatis kompetitif meningkat," tegas Indrastuty.