Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara tegas menolak keberadaan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria di Indonesia. Agar faham tersebut tidak berkembang di ibu kota, Pemprov DKI akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Fatahillah mengatakan, sejauh ini pihaknya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Badan Intelejen Nasional (BIN), Imigrasi, Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Hal ini juga sebagai upaya menangkal penyebaran faham serta ideologi ISIS

"Kami akan meningkatkan kordinasi dan kerjasama secara optimal dengan unsur pimpinan daerah. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan Provinsi secara berjenjang," ujar Fatahillah di Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/8).

Dikatakan Fatahillah, para tokoh organisasi masyarakat (ormas) telah dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk mendiskusikan dan menindaklanjuti langkah untuk membendung peredaran ISIS di Jakarta. Terlebih, fenomena keberadaan ISIS dipastikan akan berdampak negatif terhadap ideologi Pancasila, kebhinekaan serta dikhawatirkan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemprov DKI, kata Fatahillah, juga akan memberdayakan peran forum kemitraan masyarakat seperti FKDM, FKUB, dan FPK guna mengantisipasi munculnya gerakan dari kelompok masyarakat yang menganut gerakan ISIS.

Pihaknya juga mebngimbau, agar warga ibu kota tidak mudah terpengaruh terhadap ideologi ISIS yang disebarkan oleh kelompok atau jaringan tertentu.

Mantan Walikota Jakarta Barat ini menmbahkan, masyarakat bisa melaporkan jika mengetahui adanya gerakan mencurigakan di tingkat bawah. Laporan masyarakat bisa disampaikan melalui posko yang didirikan oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta.

"Masyarakat bisa melaporkan perkembangan situasi sosial politik dan Kamtibmas di daerahnya masing-masing melalui posko dengan nomor fax 021-3822670," tandasnya.