Dana Hibah Cair, KONI DKI Target Juara Umum PON Jabar

Kamis, 05 Juni 2014 Reporter: Folmer Editor: Widodo Bogiarto 6602

       Dana KJP Kurang Rp 700 miliar

(Foto: doc)

Menyusul telah dicairkannya dana hibah sebesar Rp 299,9 miliar, KONI DKI Jakarta langsung melakukan ancang-ancang untuk menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jawa Barat. Para stakeholder olahraga ibu kota ini menargetkan untuk mempertahankan juara umum yang diraih DKI pada PON XVIII/2012 Riau.

Semoga dengan dukungan Pemprov DKI Jakarta, target prestasi atlet bisa tercapai dengan maksimal. Dana hibah 2014 sebesar Rp299,9 miliar sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi sebelum nonaktif

"Semoga dengan dukungan Pemprov DKI Jakarta, target prestasi atlet bisa tercapai dengan maksimal. Dana hibah 2014 sebesar Rp299,9 miliar sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi sebelum nonaktif. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Basuki ," kata Winny Erwindia, Ketua KONI DKI Jakarta, di Balaikota, Kamis (6/6).

Winny mengungkapkan, dana hibah KONI DKI saat ini tinggal menunggu proses pencairan di di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta saja. Menurutnya, dengan dicairkannya dana hibah ini berimplikasi sejumlah program KONI DKI sudah dapat berjalan sesuai target yang diagendakan dalam rapat anggota KONI DKI.

Winny menegaskan, pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengedepankan pengeluaran anggaran prioritas utama dalam penyaluran dana hibah tersebut. "Kami berharap prestasi olahraga Jakarta bisa membawa kebanggaan secara nasional dengan anggaran yang memadai serta dukungan segenap stakeholder," ujar mantan Direktur Utama Bank DKI ini.

Sebelumnya, Plt Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama telah menginstruksikan agar BPKD DKI segera mencairkan dana hibah untuk KONI DKI sebesar Rp299,9 miliar. “Saya perintahkan untuk cairkan uang mereka. Gila itu, kalau pencairan dana hibah KONI DKI ditunggu sampai Pilpres, baru turun dananya di Oktober gimana itu. Nggak bisa seperti itu,” pintanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga mengeluhkan kinerja BPKD DKI yang tidak tanggap terhadap permasalahan seperti ini. Menurutnya, BPKD DKI seharusnya melayangkan surat atau bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminta petunjuk lembaga atau badan resmi Pemprov DKI mana yang boleh dan tidak menerima dana hibah atau bantuan sosial (bansos) yang telah dianggarkan pada APBD DKI 2014.

BERITA TERKAIT
Kartu Jakarta Pintar (KJP)

KPK Tidak Persoalkan Pencairan Dana KJP

Kamis, 22 Mei 2014 9101

jokowi_wawancara_balkot_wahyu_stok.jpg

Soal Dana Hibah dan Bansos, Jokowi Ikut Imbauan KPK

Selasa, 13 Mei 2014 5833

ahok_jas_hitam_dok.jpg

BPKD Diminta Segera Cairkan Dana KONI DKI

Senin, 12 Mei 2014 12888

uang_ilustrasi_ok.jpg

Jokowi Setujui Dana Bansos Cair Setelah Pilpres

Rabu, 26 Maret 2014 5569

kampung_deret_ilustr.jpg

Pungli di Kampung Deret Nihil

Selasa, 11 Maret 2014 2712

BERITA POPULER
IMG 20260817 WA0044

Dubes Belanda Lihat Kemeriahan Peringatan HUT ke-81 RI di Malaka Jaya

Senin, 17 Agustus 2026 7127

Munjirin Pimpin Panen Sayur sekolah nur

Panen Serentak di Jaktim Hasilkan 2 Ton

Jumat, 14 Agustus 2026 9083

Pemilik bangunan ubah saluran ist

Pemkot Jaksel Tegur Pemilik Bangunan Langgar Aturan

Jumat, 14 Agustus 2026 2295

Komisi D Minta Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Aset dan Optimalisasi Anggaran 2026

Komisi D Minta Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Aset

Jumat, 14 Agustus 2026 2070

IMG 20260812 WA0088

Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

Rabu, 12 Agustus 2026 1936

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks