Dana Hibah Cair, KONI DKI Target Juara Umum PON Jabar

Kamis, 05 Juni 2014 Reporter: Folmer Editor: Widodo Bogiarto 6496

       Dana KJP Kurang Rp 700 miliar

(Foto: doc)

Menyusul telah dicairkannya dana hibah sebesar Rp 299,9 miliar, KONI DKI Jakarta langsung melakukan ancang-ancang untuk menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jawa Barat. Para stakeholder olahraga ibu kota ini menargetkan untuk mempertahankan juara umum yang diraih DKI pada PON XVIII/2012 Riau.

Semoga dengan dukungan Pemprov DKI Jakarta, target prestasi atlet bisa tercapai dengan maksimal. Dana hibah 2014 sebesar Rp299,9 miliar sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi sebelum nonaktif

"Semoga dengan dukungan Pemprov DKI Jakarta, target prestasi atlet bisa tercapai dengan maksimal. Dana hibah 2014 sebesar Rp299,9 miliar sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi sebelum nonaktif. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Basuki ," kata Winny Erwindia, Ketua KONI DKI Jakarta, di Balaikota, Kamis (6/6).

Winny mengungkapkan, dana hibah KONI DKI saat ini tinggal menunggu proses pencairan di di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta saja. Menurutnya, dengan dicairkannya dana hibah ini berimplikasi sejumlah program KONI DKI sudah dapat berjalan sesuai target yang diagendakan dalam rapat anggota KONI DKI.

Winny menegaskan, pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengedepankan pengeluaran anggaran prioritas utama dalam penyaluran dana hibah tersebut. "Kami berharap prestasi olahraga Jakarta bisa membawa kebanggaan secara nasional dengan anggaran yang memadai serta dukungan segenap stakeholder," ujar mantan Direktur Utama Bank DKI ini.

Sebelumnya, Plt Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama telah menginstruksikan agar BPKD DKI segera mencairkan dana hibah untuk KONI DKI sebesar Rp299,9 miliar. “Saya perintahkan untuk cairkan uang mereka. Gila itu, kalau pencairan dana hibah KONI DKI ditunggu sampai Pilpres, baru turun dananya di Oktober gimana itu. Nggak bisa seperti itu,” pintanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga mengeluhkan kinerja BPKD DKI yang tidak tanggap terhadap permasalahan seperti ini. Menurutnya, BPKD DKI seharusnya melayangkan surat atau bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminta petunjuk lembaga atau badan resmi Pemprov DKI mana yang boleh dan tidak menerima dana hibah atau bantuan sosial (bansos) yang telah dianggarkan pada APBD DKI 2014.

BERITA TERKAIT
Kartu Jakarta Pintar (KJP)

KPK Tidak Persoalkan Pencairan Dana KJP

Kamis, 22 Mei 2014 9001

jokowi_wawancara_balkot_wahyu_stok.jpg

Soal Dana Hibah dan Bansos, Jokowi Ikut Imbauan KPK

Selasa, 13 Mei 2014 5766

ahok_jas_hitam_dok.jpg

BPKD Diminta Segera Cairkan Dana KONI DKI

Senin, 12 Mei 2014 12809

uang_ilustrasi_ok.jpg

Jokowi Setujui Dana Bansos Cair Setelah Pilpres

Rabu, 26 Maret 2014 5507

kampung_deret_ilustr.jpg

Pungli di Kampung Deret Nihil

Selasa, 11 Maret 2014 2663

BERITA POPULER
Ratusan Personel Gabungan Gelar Razia Parkir Liar di Jaktim

Parkir Liar di Jaktim Ditindak

Senin, 08 Juni 2026 1786

Ketua dprd dki suhud

Program Padat Karya Perluas Kesempatan Kerja Warga Jakarta

Rabu, 10 Juni 2026 797

Sampah laut Jakarta bilal

Pramono Minta Sampah di Muara Angke Rutin Dibersihkan

Minggu, 07 Juni 2026 1604

Proyek pekerjaan padatkarya jati2

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Kerja Padat Karya

Jumat, 05 Juni 2026 2118

Penumpang transjakarta otoy

Penyesuaian Tarif Transjakarta Layak Dikaji untuk Jaga Keberlanjutan Layanan

Rabu, 10 Juni 2026 563

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks