Peredaran minuman keras (miras) di warung dan minimarket kini telah dilarang seiring keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan. Begitu pun pendirian toko khusus penjualan bir dan miras beralkohol tidak bisa dilakukan sembarangan. Tapi, harus mendapatkan persetujuan dari pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Selain menunggu keputusan dari Kemendag, kita juga butuh kesepakatan dari para stakeholder," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Joko Kundaryo di Balaikota, Jumat (24/4).

Ia menambahkan, sebelum Permendag Nomor 20 Tahun 2013 diubah menjadi Permendag Nomor 6 Tahun 2015, pemerintah provinsi diperbolehkan mendirikan toko khusus minuman beralkohol. Namun, karena saat itu di ibu kota telah banyak berdiri minimarket yang‎ menjual miras, Pemprov DKI tidak mendirikan toko itu.

"Jadi sebelum Permendag diubah ada aturannya boleh mendirikan‎ toko miras dan menentukan lokasi-lokasinya di mana. Selama ini Pemprov DKI belum pernah melakukan itu," jelasnya.

Dikatakan Joko, di Permendag lama juga disebutkan, pendirian toko miras harus jauh dari tempat-tempat ibadah, sekolah dan gelanggang remaja serta rumah sakit. Dalam aturan tersebut juga dijelaskan toko khusus miras minimal harus memiliki ukuran 12 meter persegi untuk memajang barang dagangannya.

"Wacana ini masih terus kita diskusikan. ‎Saat ini juga belum ada investor yang ingin bangun toko khusus miras," tuturnya‎.