Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait peningkatan pendapatan pajak dalam beberapa tahun terakhir ini. Saat ini DKI dinilai berhasil mendongkrak pendapatan negara dalam sektor pajak sebesar 40 persen.

Menteri Keuangan RI, Chatib Basri mengatakan, beberapa tahun terakhir ini pendapatan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut berangkat dari angka 30 persen menjadi 72 persen dari sektor penerimaan pajak migas dan non migas.

"Dalam beberapa tahun ini Pemprov DKI berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan sektor pajak empat puluh persen. Terutama selama masa Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta", ujar Chatib Basri di Balaikota, Senin (17/3).

Namun, ia mengatakan kenaikan angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, karena masih banyaknya potensi pajak di DKI yang belum dioptimalisasikan.

Sektor-sektor yang belum optimal, lanjutnya, antara lain ialah pada wajib pajak Pribadi dan badan terutama dalam hal pajak atas properti, tanah, dan pembelian mobil-mobil mewah. Chatib menambahkan, pendapatan pajak tidak lagi bisa bertumpu kepada komoditi pertanian dan pertambangan yang notabene dijadikan sebagai sektor andalan dalam penerimaan pajak.

Ia juga mengakui dalam penarikan pajak pihaknya kekurangan tenaga profesional pemungutan pajak. Saat ini pihaknya hanya mempunyai 33.000 ribu tenaga profesional dari 66.000 yang dibutuhkan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, optimis ke depan DKI akan berhasil mencapai angka 100 persen dalam menarik pajak di ibu kota. "Nanti kita akan tekankan pajak bagi para wajib pajak dengan cara menyesuaikan data yang kita peroleh dengan data yang diperoleh Ditjen Pajak," tandasnya.