Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangai kesepakatan bersama dan perjanjian tentang koordinasi upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah. Penadatanganan dilakukan langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, Menteri Keuangan Chatib Basri dan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Fuad Rahmany.

"Beberapa tahun ini sudah ada hubungan kerja sama yang sangat baik antara Ditjen pajak dengan Pemprov DKI, khususnya yang menangani perpajakan. Hari ini kerja sama tersebut memasuki tahapan fundamental yang dituangkan di dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama," ujar Fuad Rahmany di Balaikota, Senin (17/3).

Dikatakan Fuad, perjanjian dan kerjasama yang dilakukan kali ini lebih luas dan konkret, sehingga diharapkan dapat lebih efektif dan mampu melakukan terobosan bagi upaya peningkatan kepatuhan pembayaran bayar pajak dari wajib pajak (WP) baik pribadi maupun badan. "Kerja sama ini mencakup di bidang peningkatan kapasitas dalam pelayanan dan pengawasan kepatuhan WP termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis dari kedua belah pihak," katanya.

Menurut Fuad, total penerimaan pajak tahun 2013 mencapai Rp 1,099 triliun. Dari jumlah itu, Ditjen Pajak Kemenkeu berhasil menghimpun pajak sebesar Rp 921 triliun. Ditambahkan Fuad, penerimaan pajak yang telah tercapai selama tahun 2013 masih jauh dari potensi pajak yang hendak diupayakan secara maksimal. "Kerjasama dengan Pemprov DKI sangat relevan. Kita ketahui transaksi ekonomi nasional terjadi di Jakarta. Dan sebagian besar jasa perdagangan lainnya juga ada di ibu kota," katanya.

Sementara itu, Jokowi optimis ke depan, Pemprov DKI berhasil mencapai angka 100 dalam menarik pajak di ibu kota. "Nantinya, kita akan tekankan pajak bagi para wajib pajak dengan cara menyesuaikan data yang kita peroleh dengan data yang diperoleh Ditjen Pajak. Kalau PPhnya kecil baru akan kita buru," tandasnya.