Meski gagal menyuntikkan modal bagi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, Pemprov DKI tidak menyerah. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan mengusulkan penyertaan modal pemerintah (PMP) kembali ketiga BUMD tersebut yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam APBD Perubahan.

Dalam Pergub APBD yang sudah diketok dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nilai APBD DKI hanya sebesar Rp 69,8 triliun. Kecilnya nilai APBD tersebut, membuat sejumlah mata anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dipangkas. Termasuk rencana PMP untuk tiga BUMD tersebut yang menjadi terganjal. Jika APBD DKI 2015 sesuai pagu anggaran APBD P 2014 sebesar Rp72,9 triliun, upaya penyuntikkan modal diharapkan bisa direalisasikan.

"Yang terganjal itu PMP. Kita sudah tanda tangan dengan DPRD," kata Basuki di Balaikota, Selasa (21/4).

Ia mengakui, sebanyak tiga BUMD terpaksa tidak menerima PMP karena APBD DKI 2015 dipangkas. Padahal, ketiga BUMD tersebut yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) masih memerlukan modal yang cukup banyak untuk mengembangkan diri. Basuki menilai peranan ketiga BUMD ini sangat penting. Misalnya, PT Food Station Tjipinang Jaya yang semula akan menerima dana PMP sebesar Rp 1,5 triliun.

"Kita ingin beras musim panen ada. 4 bulan ada, masa nggak ada beras? Kalau pakai Pemda saja nggak mungkin. Kita beli resi gudang di lumbung-lumbung beras untuk mengamankan pasokan 4 bulan. Soalnya orang Bangka Belitung, orang Kalimantan, beli berasnya ke Jakarta. Kenapa nggak jadikan Jakarta sebagai barometer? Harga beras Jakarta naik, seluruh daerah kan panik," paparnya. 

Dana PMP, lanjut Basuki, sebesar Rp 1 triliun juga dialokasikan untuk menambah penyertaan modal di Bank DKI agar dapat mencapai status Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III. Serta suntikan dana ke PT Jakpro untuk membangun instalasi pengolahan air pasca operator swasta tak boleh lagi menangani penyediaan kebutuhan air bersih.

"Kita mau mengolah air sendiri sambil nunggu Palyja agak panjang. Kenapa kita nggak mengelola air sendiri melalui Jakpro? Kita lebih baik suntik ke yang BUMD karena BUMD tidak ada batasan multiyears, tapi pelayanan semua oke," jelasnya.

Untuk itu, mantan Bupati Belitung Timur itu berharap bisa menyertakan PMP dalam APBD Perubahan DKI 2015. Serta sejumlah program pembangunan gedung yang membutuhkan pembiayaan tahun jamak (multiyears) akan dihilangkan dan dialihkan untuk PMP BUMD tersebut.

"Strategi kita kalau sampai bulan depan misalnya, DPRD tidak kasih tahun jamak untuk pembuatan gedung, kan nggak mungkin selesai delapan bulan kan, nah uang-uang itu lebih baik saya matikan, saya ambil, saya akan setorkan ke BUMD," tambahnya.